“Sugiat dengan tegas menyatakan Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan, setelah MK memutus gugatan terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran tidak dapat diterima,”
ucap dia.
Menurut Jamiluddin sikap tersebut menunjukkan Gerindra tidak menginginkan persoalan ijazah Gibran berkembang menjadi proses politik baru.
“Pernyataan Jubir Gerindra itu sangat tegas, meminta agar kasus ijazah Gibran dihentikan. Ini artinya Gerindra memang tidak mengingjnkan kasus ijazah Gibran berlanjut,”
jelas dia.
Atas dasar itu, Jamiluddin memperkirakan Gerindra tidak mendukung pemakzulan Gibran dan sikap tersebut berpotensi diikuti partai-partai koalisi lain. Dia bahkan menarik garis tegas mengenai posisi Gerindra dalam proses pemakzulan melalui DPR.
“Karena itu, tidak akan ada pemakzulan terhadap Gibran melalui DPR tanpa restu Gerindra,”
tegas Jamiluddin.
Jalur Bawah Meja
Di sisi lain, dia menilai PDIP belum cukup kuat untuk mengajak partai lain di Senayan mendukung langkah tersebut.
“Sementara PDIP tidak cukup kuat secara politis untuk mengajak partai lain di Senayan untuk memakzulkan Gibran,”
ucap dia.
Meski demikian, Jamiluddin berpendapat tidak menutup kemungkinan ada perubahan sikap politik. Gerindra masih mungkin memberi restu kepada partai koalisi tertentu untuk bergabung dengan PDIP.
“Meski begitu, tetap saja ada kemungkinan Gerindra memberi restu kepada satu atau beberapa partai koalisi untuk bergabung dengan PDIP mengusulkan Hak Angket,”
tutur dia.
Skenario itu bisa terjadi jika Megawati Soekarnoputri melakukan pendekatan langsung kepada Prabowo.
“Kalau hal itu terjadi, maka dukungan Prabowo juga dari ‘pintu belakang’. Dengan begitu dukungan Prabowo juga tidak diketahui publik, termasuk Geng Solo. Namun, kemungkinan hal itu terjadi relatif kecil. Sebab, Prabowo tampaknya tidak mau berjudi politik,”
jelas dia.
