Polemik mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinilai mulai masuk dalam kalkulasi politik menuju Pilpres 2029.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan partai politik kini tidak hanya menghitung posisi Wakil Presiden, tetapi juga mulai membaca peta kekuasaan dan kemungkinan terbentuknya konfigurasi politik baru.
Kalau muncul nama AHY, Puan, atau kemungkinan lain Cak Imin, Bahlil atau Zulhas, pertanyaannya bukan cuma siapa yang menjadi Wapres, tetapi partai mana yang akan mendapatkan keuntungan politik paling besar,”
kata Arifki kepada Owrite, Kamis, 8 Oktober 2026.
Arifki menjelaskan, kalkulasi partai politik tidak berhenti pada kemungkinan figur yang akan mendampingi Prabowo. Menurutnya, partai juga mulai mempertimbangkan figur alternatif hingga kemungkinan munculnya lawan politik dalam kontestasi mendatang.
Partai politik sekarang tidak hanya menghitung siapa yang akan menjadi pasangan Prabowo. Mereka juga mulai menghitung siapa yang bisa menjadi alternatif, bahkan siapa yang berpotensi menjadi lawan,”
ucapnya.
Figur Alternatif
Menurut Arifki, konfigurasi Pilpres 2029 dapat semakin terbuka apabila Prabowo Subianto dan Gibran sama-sama kembali maju sebagai pasangan capres-cawapres. Ia menilai kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi munculnya figur alternatif di luar pasangan tersebut.
Kalau Prabowo dan Gibran sama-sama maju sebagai capres, justru karpet merah untuk kuda hitam 2029 terbuka lebar,”
terangnya.
Arifki menilai, kondisi tersebut juga dapat memberikan ruang lebih besar bagi ketua umum partai politik untuk menyusun konfigurasi politik masing-masing, terutama apabila duet Prabowo-Gibran tidak menjadi satu-satunya poros.
Karena duet Prabowo-Gibran tidak lagi menjadi satu-satunya poros, ketua umum partai punya ruang untuk membangun konfigurasi politiknya sendiri,”
jelasnya.
Ia menegaskan, kalkulasi politik yang berkembang bukan semata-mata mengenai siapa yang mendapatkan kursi Wakil Presiden.
Menurutnya, hal yang lebih besar adalah bagaimana partai politik membaca peta kekuasaan untuk menghadapi pertarungan politik 2029.
Yang sedang dihitung partai politik sekarang bukan cuma kursi Wapres, tapi peta kekuasaan 2029,”
pungkas Arifki.
Arifki menilai, putusan MK terkait persoalan syarat pendidikan Gibran dapat menjadi salah satu titik yang mempercepat kalkulasi politik tersebut.
Namun, putusan MK sendiri tidak menetapkan konfigurasi Pilpres 2029 maupun menentukan siapa yang akan maju. MK menyatakan permohonan dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
