Henri Subiakto Soroti Beda Jalur Hukum Ijazah Gibran dan Jokowi

“Pengadilan yang sudah terjadi ataupun berjalan yang diadili bukan kebenaran ijazah, melainkan pengadilan terhadap orang-orang yang mempertanyakan (ijazah),”

ucap dia.

Menurut Henri putusan berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang mempertanyakan ijazah tidak dapat disamakan dengan putusan yang secara langsung memeriksa dan menetapkan keaslian dokumen tersebut.

“Keputusan yang final dan mengikat terkait ijazah Pak Jokowi sama sekali belum ada, (namun) yang ada hanya keputusan pidana terhadap warga negara yang mempertanyakan dan menganalisis keaslian ijazah Pak Jokowi,”

jelas dia.

Pernyataan Henri ini menyoroti perbedaan antara proses hukum terhadap pihak yang mempertanyakan suatu dokumen dan pemeriksaan atas keaslian dokumen itu sendiri.

Status setiap perkara perlu dilihat berdasarkan objek gugatan, amar putusan, serta pertimbangan hukum pengadilan yang menangani perkara tersebut.

Ketok Palu

Selasa, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.

Namun, MK menyatakan permohonan yang diajukan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. MK juga tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Sementara itu, dalam perkara gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada April 2026, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan tersebut tidak memeriksa pokok perkara mengenai keaslian ijazah Jokowi. Dengan demikian, putusan itu tidak dapat dimaknai sebagai penetapan bahwa ijazah tersebut asli ataupun palsu.