Dahlan Watihellu Sentil DPR: Berani Kritik Orang Lain, Kok Takut Usut Ijazah Gibran?

Hak angket bukan berarti DPR sudah menyatakan Gibran bersalah. Hak angket adalah cara untuk mencari tahu apakah ada persoalan dalam pelaksanaan aturan dan pengawasan pencalonan,”

tegasnya.

Ia juga meminta partai-partai yang menolak usulan hak angket menjelaskan mekanisme lain yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan publik. Penolakan terhadap penyelidikan parlemen, menurut Dahlan, perlu disertai penjelasan mengenai alternatif pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, partai yang menolak hak angket juga harus menjelaskan bagaimana pertanyaan publik akan dijawab jika bukan melalui penyelidikan parlemen,”

jelas Dahlan.

Jangan Berlindung

Dahlan mengingatkan DPR agar tidak berlindung di balik alasan stabilitas politik untuk menghindari pemeriksaan terbuka. Ia menilai, transparansi diperlukan agar persoalan mengenai proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan pendidikan wakil presiden dapat ditelusuri melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.

Jangan berlindung di balik alasan stabilitas politik untuk menghindari pemeriksaan yang transparan,”

tegasnya.

Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.