Rocky Gerung Tak Mau Disebut Penasihat Wapres, Feri Amsari Beberkan Aturan Mainnya

Perubahan tersebut menetapkan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus menegaskan bahwa lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Presiden.

“Secara normatif, pendapat itu benar adanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, juncto yang sudah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024,” jelasnya.

Feri juga merujuk Pasal 1 angka 1 UU Nomor 64 Tahun 2024, yang mendefinisikan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD 1945.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa Wantimpres bertanggung jawab kepada Presiden.

Presiden Jadi Fokus

Eksplisit di sana disebut bahwa Wantimpres adalah lembaga yang dibentuk khusus untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tidak disebut Wakil Presiden,”

tegas Feri.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tugas Wantimpres sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang berfokus pada pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Namun, persoalan apakah Wantimpres juga dapat memberikan nasihat kepada Wakil Presiden ketika menjalankan tugas Presiden memerlukan kajian tersendiri dengan mempertimbangkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait.