Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dan Juru Bicara PDIP Guntur Romli merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menduga adanya operasi politik di balik polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Andreas mempertanyakan pihak yang dituding Jokowi, sementara Guntur justru mengaitkan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 dengan dugaan operasi politik.
Kalau operasi seperti ini hanya mungkin oleh orang yang berkuasa,”
kata Andreas, Jumat, 16 Oktober 2026.
Andreas kemudian mempertanyakan siapa pihak yang hendak dituding Jokowi dalam dugaan operasi politik tersebut.
Iklan
Ia juga menyindir kemungkinan adanya pola yang dipelajari dari pihak yang kini menyampaikan tuduhan.
Terus mau tuduh siapa? Mungkin yang melakukan operasi ini belajar dari yang sekarang omong,”
Sementara itu, Guntur Romli membalik tudingan Jokowi. Ia menilai pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 juga tidak dapat dilepaskan dari dugaan operasi politik.
Justru sebaliknya lolosnya Gibran itu karena operasi politik,”
sindirnya.
Guntur merujuk sejumlah peristiwa yang menurutnya berkaitan dengan proses pencalonan Gibran, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Ia secara khusus menyinggung Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan tersebut membuka peluang bagi Gibran, yang saat itu belum berusia 40 tahun, untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Guntur juga mempersoalkan penerbitan surat keterangan atau suket terkait persyaratan pendidikan Gibran.
Selain itu, ia menyoroti Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan bakal calon presiden dan wakil presiden.
Operasi politik melalui putusan MK 90/2023, operasi politik Suket yang tidak ada dasar ijazahnya bisa keluar sehari,”
ungkapnya.
Menurut Guntur, rangkaian peristiwa tersebut merupakan bagian dari dugaan penggunaan kekuasaan dalam proses pencalonan Gibran.
Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan hubungan keluarga antara Jokowi, Gibran, dan mantan Ketua MK Anwar Usman.
Operasi politik memanipulasi kekuasaan terutama oleh presiden yang berkuasa saat itu. Jokowi bapaknya Gibran dan Anwar Usman adik Ipar Jokowi dan paman Gibran,”
terangnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan adanya dugaan operasi politik dan penumpang gelap yang menurutnya bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya serta Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026, saat merespons kembali mencuatnya polemik ijazah dan wacana hak angket terkait persyaratan pencalonan Gibran.
Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali. Tapi buat saya biasa saja,”
kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026.
