Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengkritik kebijakan terkait penambahan jabatan pemerintahan menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai pelantikan anggota kabinet dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) awal Oktober 2026, di tengah tuntutan penghematan, menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menjalankan efisiensi anggaran.
“Di saat negara harus melakukan efisiensi, namun pemerintah menambah jumlah anggota kabinet dan melantik anggota Wantimpres, sehingga sangat terkesan melakukan pemborosan saat pemerintah daerah diminta berhemat,”
kata Fernando kepada Owrite.id, Senin, 19 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian antara tuntutan penghematan yang dibebankan kepada pemerintah daerah dan keputusan pemerintah pusat dalam membentuk serta mengisi jabatan.
