Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada 20 Oktober 2026, pengamat politik Fernando Emas mengkritik kebijakan ranah militer dan kepolisian.
Direktur Rumah Politik Indonesia itu berujar perlu evaluasi dalam pemberian gelar dan pangkat kehormatan kepada personel TNI dan Polri, pembentukan satuan militer baru, serta keterlibatan purnawirawan aparat dalam pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Awal pemerintahan Prabowo juga disibukkan dengan pemberian gelar, serta pangkat kehormatan terhadap TNI dan Polri yang tidak ada jasa terhadap negara. Ada sesuatu yang luar biasa sehingga patut mendapatkan itu?”
kata Fernando kepada Owrite.id, Senin, 19 Oktober 2026.
Fernando menilai pemberian penghargaan dan pangkat kehormatan perlu mempertimbangkan kontribusi si penerima terhadap negara. Kebijakan tersebut patut dievaluasi agar pemberian penghargaan memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas.
