Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Retak vs Mesra Prabowo-Jokowi: Publik Jangan Cepat Menyimpulkan

Hubungan politik tidak bisa disimpulkan hanya dari kedekatan personal atau simbol yang ditampilkan di hadapan publik.

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.)

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rabu, 21 Oktober 2026, perihal mengikuti garis politik luar negeri Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memunculkan perhatian terhadap dinamika hubungan kedua tokoh. 

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago mengingatkan publik agar tidak buru-buru menyimpulkan ada keretakan hanya berdasarkan simbol atau komunikasi politik.

“Prabowo dan Jokowi pernah menjadi rival, lalu berada dalam satu pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa politik tidak selalu berjalan dalam garis permusuhan yang permanen,”

kata Arifki kepada Owrite.id, Kamis, 22 Oktober 2026.

Perjalanan hubungan Prabowo dan Jokowi menunjukkan bahwa relasi politik dapat berubah mengikuti situasi dan kepentingan. Maka, kedekatan yang terlihat di ruang publik maupun dinamika di antara mereka perlu dibaca dengan mempertimbangkan konteks politik yang lebih luas.

Iklan

“Namun, kerja sama masa lalu juga tidak boleh dijadikan jaminan bahwa ke depan tidak akan ada perbedaan kepentingan,”

ucap dia.

Jangan Simpul Cepat

Hubungan politik tidak bisa disimpulkan hanya dari kedekatan personal atau simbol yang ditampilkan di hadapan publik. Perkembangan komunikasi dan keputusan politik, menurut dia, perlu dicermati sebelum menarik kesimpulan mengenai relasi kedua tokoh.

“Jangan buru-buru menyebut retak hanya karena ada dinamika, tetapi jangan pula menganggap semua baik-baik saja hanya karena ada simbol kedekatan,”

jelas Arifki.

Ia menekankan penilaian terhadap dinamika politik semestinya bertumpu pada indikator yang lebih konkret, terutama pola komunikasi, keputusan yang diambil, serta konsekuensi terhadap kebijakan pemerintahan.

“Dalam politik, yang harus dibaca adalah pola komunikasi, keputusan, dan konsekuensi kebijakan,”

tutur Arifki.

Kedekatan dengan pusat kekuasaan juga bukan satu-satunya ukuran untuk memahami posisi seorang aktor politik. Dinamika hubungan antarelite perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, bukan sekadar dijadikan narasi tentang siapa yang sedang dekat atau menjauh dari kekuasaan.

“Politik bukan pertandingan yang pemenangnya ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan,”

kata dia.

Karena itu Arifki mengingatkan agar perkembangan hubungan Prabowo dan Jokowi dicermati melalui pola komunikasi, keputusan, serta kebijakan yang dihasilkan. Simbol kedekatan maupun perbedaan sikap tidak cukup untuk menjadi dasar tunggal dalam menilai hubungan politik mereka.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.