Petugas beristirahat sejenak saat pemadaman kebakaran lahan gambut di Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (2/9/2026). (ANTARA FOTO/Auliya Rahman/kye)
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama terkait keselamatan petugas dan relawan.
Desakan itu disampaikan setelah sejumlah petugas, relawan, dan warga dilaporkan meninggal dunia saat berupaya memadamkan kebakaran di beberapa daerah.
Banyaknya petugas dan relawan yang gugur menuntut Negara untuk mengevaluasi standar operasional prosedur proses pemadaman Karhutla, khususnya standar keselamatan bagi mereka yang terlibat membantu penanganan Karhutla,”
kata Puan, Jumat, 23 Oktober 2026.
Puan menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, korban meninggal dunia tersebar di sejumlah wilayah.
Iklan
Rinciannya mencakup tiga orang di Kalimantan Tengah, empat petugas atau relawan dalam insiden kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, serta satu orang bernama Nurdin di Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Selain itu, seorang warga lanjut usia di Samarinda, Kalimantan Timur, juga dilaporkan meninggal dunia setelah membantu memadamkan karhutla untuk mencegah api menjalar ke permukiman.
Puan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mengapresiasi pengabdian petugas serta relawan.
Namun, menurut dia, penghargaan terhadap mereka harus disertai perlindungan nyata selama menjalankan tugas di lapangan.
Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan Karhutla,”
Ia menyebut para petugas dan relawan pemadam karhutla sebagai pahlawan kemanusiaan karena mempertaruhkan keselamatan demi melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran.
Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari Negara,”
ucapnya.
Menurut Puan, jaminan keselamatan dan kesehatan harus menjadi bagian utama dalam setiap penugasan pemadaman.
Ia mengingatkan bahwa para petugas dan relawan juga memiliki keluarga yang menanti mereka kembali dengan selamat.
Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan, keluarga menunggu mereka pulang,”
tegasnya.
Puan juga meminta pemerintah memastikan petugas dan relawan yang mengalami cedera, sakit, atau membutuhkan pemulihan memperoleh dukungan yang memadai.
Perhatian khusus diperlukan bagi mereka yang memiliki tanggungan pengasuhan maupun menjadi penopang ekonomi keluarga.
Petugas dan relawan yang memiliki tanggungan pengasuhan atau menjadi penopang penghasilan keluarga membutuhkan kejelasan dukungan, termasuk mereka yang mengalami cedera, sakit, atau harus menjalani pemulihan,”
jelasnya.
Dukungan, lanjut Puan, juga harus diberikan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Pemerintah didorong menyediakan pendampingan berkelanjutan agar keluarga dapat mengakses hak dan bantuan yang tersedia, termasuk dukungan penghidupan serta keberlanjutan pendidikan anak.
Pemerintah perlu membantu mereka memperoleh hak dan dukungan yang tersedia, termasuk untuk menjaga pengasuhan, penghidupan, serta keberlanjutan pendidikan anak,”
ungkapnya.
Puan turut menyoroti keterlibatan perempuan dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kelompok relawan perempuan, termasuk The Power of Mama di Kalimantan, ikut berpatroli, mencatat titik api, dan membantu pemadaman di sekitar wilayah mereka.
Keterlibatan para perempuan, kelompok ibu-ibu yang ikut membantu pemadaman Karhuta juga perlu memperoleh dukungan yang layak dan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta pengalaman selama bertugas,”
paparnya.
Menurut Puan, relawan perempuan perlu mendapat akses pelayanan, tempat beristirahat, dan perlindungan yang layak selama menjalankan tugas.
Pemerintah juga diminta memperhatikan warga terdampak asap, termasuk keluarga yang menghadapi anak sakit, kehilangan pendapatan, atau harus mengurangi aktivitas ekonomi.
DPR, kata Puan, akan mengawal tindak lanjut pemerintah melalui komisi terkait, mulai dari perlindungan selama penanganan karhutla hingga pemulihan setelah kebakaran.
Ia menegaskan perhatian negara harus diberikan tidak hanya kepada masyarakat terdampak, tetapi juga kepada orang-orang yang mempertaruhkan keselamatan demi membantu sesama.
Setiap keluarga yang menanggung beban akibat Karhutla beserta dampak kabut asap berhak memperoleh perhatian yang layak, termasuk ketika harus menata kembali kehidupannya setelah kehilangan,”
