Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Cukup Sudah, Pak Jokowi! Akbar Faizal Sentil Posisi Gibran sebagai Wapres

Sayangi anakmu. Tapi jgn korbankan kepentingan orang banyak apalagi utk jabatan setinggi Wapres.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai penandatanganan berita acara penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai penandatanganan berita acara penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/sgd/wsj.)

CEO Nagara Institute sekaligus mantan anggota DPR RI Akbar Faizal mengkritik keras Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Kritik tersebut turut menyinggung polemik dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Subhan Palal, seorang advokat sekaligus pemilik firma hukum, terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

“Sayangi anakmu, tapi jangan korbankan kepentingan orang banyak apalagi untuk jabatan setinggi Wapres,”

kata Akbar, dikutip dari akun X pribadinya, Minggu, 1 November 2026.

Putusan MA tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026. MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan seluruh gugatan.

Iklan

Objek sengketa dalam perkara itu adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.

Dalam amar putusan, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik untuk dimusnahkan. Putusan ini berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan keputusan yang secara langsung memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Tidak Layak

Akbar kemudian menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan hanya menyangkut Gibran, tetapi juga menjadi perhatian publik. Ia menggunakan ungkapan keras untuk menggambarkan kritiknya terhadap posisi Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.

“Cukup sudah. Bukan hanya @gibran_tweet. Kami pun ikut tersiksa melihat penderitaan dia menanggung beban ketakcakapan dan ketaklayakan sebagai Wapres,”

ucap Akbar.

Ia secara langsung meminta Jokowi menerima kritik tersebut dan mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap Gibran. Akbar juga menyebut masih banyak anak bangsa lain yang pantas untuk berkontribusi bagi masa depan Indonesia.

“Pak @jokowi, anakmu tak layak. Carilah anak negeri lainnya yang pantas untuk Saudara usung jika memang bermaksud berkontribusi pada masa depan bangsa ini,”

ujar dia.

Selain mempersoalkan posisi Gibran, Akbar turut menyinggung polemik ijazah. Ia melontarkan tudingan mengenai dugaan manipulasi kewenangan dalam persoalan dokumen pendidikan tersebut.

“Seluruh perangkat negara telah memutuskan ijazah anakmu hasil manipulasi kewenangan,”

lanjut dia.

Akhiri Saja

Akbar menegaskan bahwa polemik ijazah bukan satu-satunya persoalan yang menjadi dasar kritiknya. Ia menyebut penilaiannya terhadap Gibran juga berkaitan dengan apa yang ia anggap sebagai persoalan kelayakan untuk menduduki jabatan wakil presiden.

Di akhir pernyataannya, ia kembali mendesak Jokowi menerima kenyataan dan mengakhiri polemik tersebut.

“Sebenarnya ijazah hanya satu hal, tapi mata kepala dan pikiran kami melihat ketaklayakannya. Berjiwa besarlah untuk menerima realitas ini. Cukup sudah. Cukup Pak!”

imbuh Akbar.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rahmat Tunny adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar Magister

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.