Mardiono Sebut Sekjen dan Waketum Tak Aktif Jadi Alasan Pencopotan, Gus Yasin dan Agus Langsung Merespon
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono buka suara mengenai polemik pencopotan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menjelaskan alasan pencopotan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Agus Suparmanto dari posisi Wakil Ketua Umum (Waketum).
Mardiono menegaskan, keputusan tersebut bukan pemecatan keanggotaan partai, melainkan restrukturisasi kepengurusan untuk meningkatkan efektivitas organisasi menjelang tahapan Pemilu 2029.
Pertama, ya sudah biasa di dalam organisasi itu, seperti halnya di dalam organisasi yang lain maupun partai politik, yaitu melakukan restrukturisasi dan pergantian kepengurusan,”
kata Mardiono, Selasa, 3 November 2026.
Itu sudah hal yang biasa, ya. Itu bukan barang terlarang, pertama. Yang kedua, ini adalah proses politik internal, ya. Sekali lagi ini proses politik internal,”
sambungnya.
Mardiono menyebut persoalan internal dengan kedua pengurus tersebut telah berlangsung sejak Muktamar PPP pada September 2025.
Iklan
Menurutnya, perbedaan pendapat yang sempat muncul telah diselesaikan melalui rekonsiliasi. Namun, ia menilai Gus Yasin dan Agus tetap tidak aktif menjalankan tugas organisasi setelah proses tersebut.
Jadi sejak terjadinya Muktamar pada bulan September pada tahun 2025, yang kemudian berlanjut. Nah, ada masalah perbedaan pendapat sudah diselesaikan, rekonsiliasi,”
ucapnya.
Mardiono mengatakan ketidakaktifan keduanya terlihat dari ketidakhadiran dalam sejumlah agenda resmi partai, mulai dari rapat harian, rapat koordinasi, kegiatan sosial, hingga agenda organisasi di tingkat pusat dan daerah.
Ia secara khusus menyoroti ketidakhadiran keduanya dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar pada Februari 2026.
Mardiono menyebut forum tersebut merupakan forum tertinggi kedua dalam struktur organisasi partai setelah muktamar.
Bahkan saudara Sekretaris Jenderal itu mengirimkan surat kepada Polda Sulawesi Selatan bahwa acara tersebut adalah ilegal dan harus dihentikan. Padahal itu seluruh kader Indonesia berkumpul di Makassar, namanya Mukernas, dihadiri oleh ketua dan sekretaris, dan anggota fraksi di seluruh Indonesia,”
Selain Mukernas, Mardiono menyebut keduanya juga tidak menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional anggota fraksi PPP yang digelar di Bali.
Ia turut menyinggung ketidakhadiran mereka dalam agenda konsolidasi di daerah, seperti Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab).
Persoalan internal itu, menurut Mardiono, semakin meruncing setelah muncul surat-surat yang menyatakan hasil konsolidasi daerah tidak sah.
Ia menuding dokumen tersebut menggunakan nomor register, kop surat, dan stempel yang tidak sesuai dengan dokumen resmi partai.
Bahkan pernah dilaporkan ke Polda Metro oleh kantor Sekretariat DPP Partai Persatuan Pembangunan karena surat-surat itu tidak sesuai dengan nomor register, kop surat tidak sesuai naskah aslinya, stempel tidak sesuai dengan ukurannya,”
jelasnya.
Mardiono mengakui percepatan restrukturisasi juga didorong kebutuhan partai menghadapi tahapan verifikasi Pemilu 2029.
Ia menyebut pengurus di daerah mendesak agar persoalan internal segera diselesaikan sehingga tidak menghambat kesiapan PPP menghadapi pemilu.
Untuk menggambarkan keputusannya, Mardiono mengibaratkan kepemimpinan partai seperti seorang pilot yang harus menjaga keselamatan seluruh penumpang.
Menurutnya, kepentingan organisasi secara keseluruhan harus lebih diutamakan daripada persoalan individu pengurus.
Kalau saya analogikan, saya sebagai seorang pilot membawa penumpang satu pesawat ini, kalau ada yang ribut satu atau dua, untuk kenyamanan penumpang yang lain, untuk tujuan keselamatan penumpang yang lain, kan harus kita turunkan penumpang yang ribut itu,”
tuturnya.
Meski demikian, Mardiono menegaskan proses pergantian tersebut masih harus diselesaikan secara administratif.
Ia menyatakan langkah yang ditempuh partai merupakan restrukturisasi jabatan, bukan pemecatan keanggotaan.
Jadi tidak ada istilah dipecat itu sebenarnya tidak ada. Tapi ini adalah restrukturisasi, melakukan sebuah efektivitas dalam kendali kepengurusan agar efektif,”
tegasnya.
Mardiono mengatakan fungsi Sekjen dan Waketum untuk sementara telah dijalankan oleh pengurus lain agar aktivitas partai tetap berjalan. Sementara itu, penentuan pengganti kedua posisi tersebut masih dalam proses.
Penggantinya sedang dalam proses, tetapi kemudian fungsi tugasnya tentu dilaksanakan oleh orang lain. Dan selama ini, yang selama tidak aktif sejak Muktamar itu kan juga dilaksanakan oleh orang lain fungsi tugasnya. Kan organisasi harus jalan terus,”
jelasnya.
Namun, klaim Mardiono mengenai ketidakaktifan kedua pengurus tersebut mendapat tanggapan berbeda dari pihak yang bersangkutan.
Gus Yasin mengatakan belum menerima surat resmi pencopotan dan membantah tidak pernah menghadiri kegiatan partai.
Ia menyatakan tetap datang ketika mendapat undangan serta membantah pernah meminta agar Mukernas di Makassar dibubarkan.
Agus Suparmanto juga sebelumnya menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pencopotannya.
Pada 29 Oktober 2026, Agus mengatakan masih berpegang pada surat keputusan kepengurusan PPP dari Kementerian Hukum dan menegaskan bahwa perubahan jabatan harus mengikuti aturan organisasi, termasuk AD/ART partai.
Di tengah perbedaan keterangan tersebut, Mardiono memastikan restrukturisasi tidak akan mengganggu persiapan PPP menghadapi Pemilu 2029.
Ia mengklaim kegiatan organisasi di seluruh Indonesia tetap berjalan dan penataan kepengurusan justru dilakukan untuk memperkuat konsolidasi partai.
Enggak lah. Enggak ada yang terganggu. Semua berjalan. Kalau mengikuti dalam setiap event dan kegiatan secara nasional seluruh Indonesia, semuanya berjalan,”
