Kasus Penyadapan Prabowo, DPR Minta Polri Tak Gentar Usut Elite Politik

Makar?

Abdullah bahkan mengingatkan penyadapan terhadap Presiden berpotensi membuka persoalan yang lebih serius. Dia tidak menutup kemungkinan tindakan tersebut berkaitan dengan upaya yang mengarah pada makar.

“Ini bukan persoalan kecil. Penyadapan terhadap kepala negara menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Karena itu, semua pihak yang terlibat harus diusut sampai tuntas,”

ujar dia.

Polri pun tidak boleh memberikan perlakuan berbeda terhadap pihak yang memiliki kekuasaan. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan tidak boleh berhenti hanya karena perkara tersebut diduga menyeret kalangan elite.

“Jangan sampai ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kekuasaan,”

jelas dia.

Coreng

Komisi III DPR mendukung penuh langkah Polri mengusut dugaan penyadapan. Dia meminta aparat tidak gentar apabila penyelidikan nanti mengarah kepada tokoh-tokoh penting di pemerintahan maupun partai politik.

Menurutnya, kasus tersebut juga menjadi catatan serius bagi Korps Bhayangkara. Sebab, dugaan penyadapan terhadap Presiden dinilai telah mencoreng citra polisi.

“Kasus ini menjadi perhatian serius dari Komisi III DPR RI. Ini merupakan sejarah kelam yang mencoreng nama baik Polri,”

tegas Abdullah.

Dia memastikan persoalan tersebut akan menjadi salah satu pembahasan penting Komisi III DPR setelah masa reses berakhir. DPR berpotensi membawa berbagai masukan dan keluhan masyarakat selama masa reses ke dalam pembahasan bersama kepolisian.