Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Ngeri! 8.708 Hektare Taman Nasional Wasur Ludes Terbakar, Nasib Masyarakat Adat Ikut Terancam

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti kebakaran yang telah melahap ribuan hektare kawasan konservasi Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan Buka Suara soal Karhutla
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan Buka Suara soal Karhutla/Doc. Owrite/Acel

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melahap sekitar 8.708 hektare kawasan Taman Nasional Wasur, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Kebakaran tersebut menjadikan Wasur sebagai taman nasional dengan luas area terbakar terbesar di Indonesia hingga Agustus 2026, sekaligus mengancam ekosistem dan ruang hidup masyarakat adat di sekitarnya.

Kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan memperlihatkan bahwa ancaman kebakaran tidak hanya terjadi di wilayah yang selama ini dikenal rawan Karhutla,”

kata Daniel dalam keterangannya, Jumat, 6 November 2026.

Berdasarkan data BNPB dan MapBiomas Indonesia yang dikutip Katadata, luas area terbakar di Taman Nasional Wasur mencapai sekitar 8.708 hektare hingga Agustus 2026.

Iklan

Angka tersebut menjadikan Wasur berada di urutan pertama dalam daftar taman nasional dengan kebakaran terluas pada tahun ini. Sementara itu, luas keseluruhan kawasan konservasi tersebut mencapai sekitar 431.425 hektare.

Taman Nasional Wasur merupakan kawasan konservasi dengan ekosistem beragam, mulai dari rawa, savana, padang rumput, hingga hutan musim.

Kawasan seluas ratusan ribu hektare itu menjadi habitat berbagai jenis satwa dan burung, termasuk burung air serta burung migran.

Daniel menilai kebakaran dalam skala besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, mengurangi ketersediaan pakan, hingga mengancam ruang hidup satwa liar.

Kawasan ini menjadi habitat berbagai jenis satwa dan burung, termasuk burung air serta burung migran. Kerusakan akibat Karhutla berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, mengurangi ketersediaan pakan, dan mengancam ruang hidup satwa liar,”

jelasnya.

Ia mengingatkan, karhutla di Merauke tidak bisa semata-mata dipandang sebagai dampak kondisi cuaca. BNPB menyebut kebakaran di Papua Selatan dipengaruhi kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia.

Kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino membuat vegetasi savana, serasah daun, dan ranting mengering sehingga mudah terbakar.

Praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar serta kelalaian manusia juga berpotensi memicu kebakaran.

Data geospasial BNPB menggunakan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS per 30 Oktober 2026 menunjukkan Kabupaten Merauke menyumbang 90 persen titik panas dan 96 persen luas kebakaran di Papua Selatan. Merauke juga mencakup 97 persen area kebakaran yang belum padam di provinsi tersebut.

Menurut Daniel, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan pengawasan aktivitas pembukaan lahan.

Pemadaman harus berjalan bersamaan dengan pencegahan, pengawasan aktivitas pembukaan lahan, edukasi masyarakat, dan penelusuran penyebab kebakaran,”

tegas politikus PKB tersebut.

Daniel juga menyoroti kondisi geografis Papua Selatan yang memiliki wilayah luas dan sejumlah lokasi sulit dijangkau.

Keterbatasan sumber air, akses menuju titik kebakaran, serta kondisi cuaca dapat memperlambat proses pemadaman.

Karena itu, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan personel ketika api sudah meluas. Kesiapan peralatan, pemantauan dini, dan keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang,”

jelasnya.

Lebih jauh, Daniel mengingatkan dampak karhutla juga dirasakan masyarakat adat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Wasur.

Kerusakan kawasan berpotensi mengganggu ruang hidup dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitarnya.

Banyak masyarakat adat yang terancam ruang hidupnya akibat Karhutla. Pemerintah juga harus memikirkan nasib mereka, kebutuhan dan perlindungan bagi masyarakat adat,”

pungkasnya.

Daniel meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan kawasan yang terbakar, tetapi juga memastikan perlindungan bagi masyarakat adat yang terdampak.

Lebih jauh dia, penanganan karhutla harus mencakup perlindungan ekosistem sekaligus keberlangsungan hidup warga di sekitar kawasan konservasi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar