Pengamat Bongkar Manuver Jokowi Di Pengadilan, Pamer Ijazah untuk Tutupi Isu Penyadapan Prabowo
Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio menduga ada alasan politik di balik keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan ijazahnya secara terbuka dalam persidangan kasus tuduhan ijazah palsu.
Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menduga ada motif politik di balik keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazahnya secara terbuka dalam persidangan perkara tuduhan ijazah palsu.
Ia menilai aksi tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Jadi pertanyaannya bukan soal 5 November. Pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya berdekatan dengan terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo,”
ujar Hendri dalam keterangannya, Jumat, 6 November 2026.
Jokowi memperlihatkan ijazah pendidikannya ketika menjadi saksi dalam persidangan perkara tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026.
Iklan
Aksi tersebut sempat diprotes kuasa hukum terdakwa, Refly Harun, karena dilakukan tanpa persetujuan majelis hakim.
Pengamat yang akrab disapa Hensat itu mengakui kehadiran Jokowi sebagai saksi memang telah dijadwalkan. Namun, ia mengaku tidak menyangka Jokowi akan memperlihatkan dokumen pendidikannya secara langsung di ruang sidang.
Dia memang menjadwalkan datang, itu saya enggak bantah. Tapi tadinya saya yakin dia enggak akan menunjukkan ijazahnya secara gamblang seperti itu,”
ucapnya.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI itu menduga langkah Jokowi memperlihatkan ijazah merupakan upaya mengalihkan perhatian publik.
Terlebih, nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ikut mencuat dalam perkara dugaan penyadapan dan selama ini dipersepsikan publik memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso.
Polisi menduga penyadapan dilakukan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang semestinya. Perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.
Menurut Hensat, tanpa munculnya isu lain, Jokowi berpotensi terus mendapat pertanyaan wartawan mengenai dugaan penyadapan, termasuk soal kecurigaan keterlibatannya. Ia menduga isu ijazah kembali mencuat agar perhatian publik bergeser.
Ini analisa saya ya, ini cara dia menghindari pertanyaan wartawan soal kasus penyadapan. Daripada orang ketemu dia nanyain penyadapan, nanyain kecurigaan keterlibatan, mendingan dia keluarkan isu lain. Apa itu? Ijazah,”
ungkapnya.
Ia menilai persoalan ijazah menjadi isu yang lebih mudah dihadapi Jokowi karena telah berlangsung cukup lama. Jokowi juga berulang kali memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikannya.
Kalau ditanya ijazah, dia lebih enak menjelaskan. Ijazah saya kan sudah saya tunjukkan. Daripada ditanya, ‘Pak, gimana itu penyadapan?’ Lagi pusing dia,”
terangnya.
Selain menggeser perhatian publik, Hensa melihat ada dua kemungkinan tujuan lain dari langkah tersebut, yakni meredakan tekanan politik terhadap Jokowi dan membeli waktu atau buying time.
Dia ada waktu juga mungkin berdoa, semoga isu penyadapan ini segera lari dari dirinya. Apalagi orang sudah ada yang bilang ini makar,”
ujarnya.
Hensat kemudian mengibaratkan situasi politik Jokowi seperti permainan catur. Menurut dia, seorang pemain tidak hanya perlu memikirkan langkah sendiri, tetapi juga berharap lawannya melakukan kesalahan.
Main catur itu selain mikir langkah kita, kita berharap lawan salah langkah. Pak Jokowi juga gitu. Dengan buying time, dia ngarep ada langkah salah dari lawannya,”
lanjutnya.
Hensat menilai posisi politik Jokowi saat ini sedang menghadapi tekanan. Ia menyinggung fenomena sejumlah tokoh yang sebelumnya mendatangi Jokowi untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
Namun, pertemuan yang berlangsung terbuka dan diketahui publik itu justru memunculkan berbagai spekulasi.
Menurut Hensat, kondisi tersebut berkaitan dengan mulai terbentuknya jalur politik masing-masing tokoh menjelang Pemilu 2029. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya ruang negosiasi politik antara Jokowi dan Prabowo.
Saya pernah bilang, mereka mulai membangun jalan politiknya masing-masing. Pak Jokowi mulai memanaskan mesin untuk Pemilu 2029. Logistik yang paling kuat juga Pak Jokowi. Jadi tensi politiknya memang naik,”
jelasnya.
Di sisi lain, Hensat turut menanggapi kabar mengenai mobilisasi TNI di Jakarta untuk membantu Kapolri baru mengusut dugaan penyadapan.
Ia meyakini Prabowo akan mempertimbangkan dampak politik sebelum mengambil langkah yang berpotensi dipersepsikan sebagai unjuk kekuatan.
Kalau ada mobilisasi kekuatan TNI, kira-kira yang senang siapa? Enggak ada. Yang ada pada takut. Kalau rakyat takut, elektabilitas dan kepuasan publik makin turun,”
tanya Hensat.
Meski menyampaikan sejumlah dugaan mengenai motif politik Jokowi, Hensa mengingatkan bahwa pandangannya merupakan analisis yang belum tentu benar.
Ia juga mengakui masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi yang dapat memastikan dugaan penyadapan tersebut.
Namanya juga analisis. Kita rakyat enggak punya alat sadap, adanya pulpen,”
