Kelompok loyalis tersebut, kata Jamiluddin, berpotensi membentuk faksi-faksi yang dapat memengaruhi stabilitas internal Polri. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
“Pertemuan tersebut menjadi sinyal untuk meredam faksi-faksi loyalis Listyo Sigit. Setidaknya pertemuan itu menjadi ajang konsolidasi agar transisi kepemimpinan di bawah Kapolri yang baru berjalan mulus tanpa hambatan politik internal,”
ucap mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu.
Jamiluddin mencermati pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo memisahkan persoalan hukum Listyo dari persoalan institusi kepolisian. Dengan demikian, perkara yang menjerat mantan Kapolri itu tidak berkembang menjadi konflik politik yang melibatkan internal kepolisian.
Prabowo ingin menegaskan bahwa persoalan Listyo merupakan perkara hukum personal, bukan konflik kelembagaan maupun ancaman politik yang terorganisasi.
“Melalui kehadiran para sesepuh Polri lintas generasi, Prabowo ingin menegaskan bahwa kasus tersebut murni persoalan hukum personal, bukan konflik institusional atau ancaman politik terorganisasi,”
jelas Jamiluddin.
Moral dari Sepuh
Selain meredam potensi perpecahan, pertemuan dinilai menjadi simbol legitimasi dan solidaritas Korps Bhayangkara. Kehadiran para mantan Kapolri dianggap sebagai pesan bahwa kepemimpinan Prabowo memperoleh dukungan moral dari para senior kepolisian.
Jamiluddin menilai dukungan tersebut penting untuk memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga stabilitas institusi penegak hukum. Terlebih, pertemuan itu juga dihadiri Kapolri Suyudi.
“Hal paling penting dari pertemuan itu, Prabowo ingin memperoleh penegasan loyalitas konstitusional,”
tutur dia.
Satu Garis
Kehadiran para purnawirawan jenderal bintang empat bersama Kapolri aktif juga menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh personel Polri agar tetap berada dalam satu garis komando Presiden sebagai kepala negara.
Stabilitas Polri menjadi kepentingan penting bagi pemerintahan Prabowo. Sebab, gangguan di tubuh institusi kepolisian berpotensi berdampak terhadap agenda pemerintahan, terutama dalam menjaga keamanan dan kepastian bagi investor.
“Prabowo membutuhkan stabilitas keamanan untuk memudahkannya mengeksekusi program prioritas, termasuk untuk memberi sinyal kepada investor bahwa Indonesia kondusif untuk berinvestasi,”
jelas dia.
