Setelah Disadap oleh Anakbuah Sendiri, Komisi III DPR Usul Presiden Terbitkan Perppu soal Penyadapan Ilegal
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar Presiden RI, Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (tengah) didampingi (dari kiri) anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo, Hinca Panjaitan, Adang Daradjatun, dan Bimantoro Wiyono saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU tentang Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan agar Presiden RI, Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal.
Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara bukan perkara biasa. Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan negara sehingga penanganannya tidak cukup hanya menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“Kalau, bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,”
kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 9 November 2026.
Dia menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh bangsa memiliki tingkat keseriusan yang berbeda dibandingkan tindak pidana penyadapan pada umumnya.
Iklan
Sebab, menurutnya, objek penyadapan bukan hanya masyarakat biasa, melainkan kepala negara hingga ketua umum partai politik.
Habiburokhman bahkan menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara spesifik tindak pidana ekstrem seperti yang tengah menjadi sorotan tersebut.
“Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, ya, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana,”
ucapnya.
Dia mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk insubordinasi yang sangat serius. Habiburokhman juga membandingkan kasus ini dengan skandal Watergate di Amerika Serikat yang melibatkan penyadapan terhadap kompetitor politik.
“Ini jauh lebih serius dari skandal Watergate dulu di Amerika Serikat, karena Watergate itu kompetitor menyadap kompetitor. Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap,”
tegasnya.
Menurut dia, penegakan hukum harus mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk mereka yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas penyadapan ilegal.
Dia tidak ingin pelaku dengan peran berbeda lolos dari jerat hukum hanya karena keterbatasan aturan yang tersedia.
“Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, ya, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya, ya, memang belum mengatur dengan baik,”
jelasnya.
Habiburokhman mencontohkan penerbitan Perppu setelah peristiwa Bom Bali sebagai salah satu preseden yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan.
Dia menilai langkah serupa bisa dipikirkan apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatur tindak pidana penyadapan ilegal.
“Kayak dulu kan bom Bali tiba-tiba ada ada Perppu, ya. Nah, begitu juga saat ini, ya,”
ujarnya.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan usulan penerbitan Perppu tersebut masih sebatas wacana dari pihaknya.
Komisi III belum mengambil keputusan dan akan melihat perkembangan pembahasan bersama kepolisian.
“Enggak, ini wacana dari kami, ya. Nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok,”
