Skandal Penyadapan Makin Panas! 12 November Besok Kapolri Buka Dalang Utama di Komisi III DPR
Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menindaklanjuti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI dan sejumlah pejabat politik lain, serta insan pers.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./nym.)
Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat politik, dan insan pers.
Rapat kerja yang dijadwalkan pada Kamis, 12 November 2026 itu secara khusus akan membongkar pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik praktik penyadapan tersebut.
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,”
kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.
Habiburokhman menjelaskan, rapat kerja tersebut baru dapat digelar pada Kamis karena masa persidangan DPR RI baru dibuka pada Selasa, 10 November 2026.
Iklan
Rapat akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III. Sejumlah pimpinan komisi juga dijadwalkan mendampinginya, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazarudin Dek Gam turut dijadwalkan hadir.
Kehadiran pimpinan MKD menjadi perhatian karena dugaan penyadapan ilegal tersebut juga perlu ditelusuri dari sisi kemungkinan keterlibatan maupun dampaknya terhadap anggota parlemen.
Habiburokhman menegaskan Komisi III akan mengawal penanganan perkara hingga seluruh fakta terungkap. Langkah tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan DPR.
Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya,”
jelasnya.
Ia juga menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila terbukti terlibat dalam praktik penyadapan ilegal tersebut.
Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,”
tegas Habiburokhman.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III tidak hanya ingin mendapatkan perkembangan penyidikan, tetapi juga meminta penjelasan mengenai bagaimana penyadapan dilakukan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa tindakan tersebut dijalankan.
Menurut Habiburokhman, pengungkapan pelaku di lapangan saja belum cukup apabila pihak yang berada di balik operasi penyadapan justru tidak tersentuh proses hukum.
Kasus ini sebelumnya berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Pada 5 November 2026, penyidik juga menetapkan tersangka keempat berinisial SU. Dengan demikian, perkara tersebut telah menjerat empat orang sebagai tersangka.
