Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra terkait konten yang dinilai memuat tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong terhadap Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Melalui somasi tersebut, Golkar memberi tenggat waktu 3×24 jam kepada keduanya untuk mencabut pernyataan yang dipersoalkan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Hal itu ditegaskan Koordinator Tim Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Kami hari ini akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami belum tentu benar,”
kata Muhammad Sattu.
Somasi tersebut disampaikan melalui surat Nomor 01/Somasi/PP-Bakumham/11/2026. Sattu mengatakan langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Bahlil setelah partai membahas sejumlah konten yang dibuat dan disebarluaskan Said Didu serta Sri Rajasa Chandra.
Iklan
Dalam surat somasi, Golkar mempermasalahkan sejumlah narasi yang beredar sejak 7 November 2026.
Di antaranya tudingan bahwa seorang ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, menghadiri pertemuan bersama sejumlah jenderal yang diduga terlibat kasus tersebut tiga jam sebelum penangkapan, serta melakukan kriminalisasi demi memperoleh jabatan ketua umum.
Golkar menilai narasi tersebut mengarah kepada Bahlil Lahadalia dan tidak didukung fakta maupun bukti.
Sebelumnya, Bahlil juga telah membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Ia menyebut tuduhan tersebut tidak benar dan meminta kepolisian mengusut penyebaran informasi yang dianggapnya bohong.
Bakumham turut mencantumkan konten YouTube Forum Keadilan TV berjudul “Doktor Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?” sebagai salah satu materi yang dipersoalkan.
Selain itu, Golkar menyoroti konten di kanal YouTube iNews berjudul “Ketum Partai Terseret Dugaan Sadap Prabowo? Sri Rajasa Ungkap Peran 3 Jenderal Polisi”.
Menurut Bakumham, penyebaran konten-konten tersebut dinilai dapat merusak citra partai dan nama baik Bahlil.
Golkar menyebut materi yang dipersoalkan telah menyebar secara masif melalui berbagai platform media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan kader, pengurus, serta simpatisan partai.
Bakumham juga menilai isu tersebut sensitif karena berpotensi memengaruhi stabilitas politik nasional dan efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam somasi itu, Golkar mencantumkan sejumlah ketentuan hukum sebagai dasar keberatan, termasuk Pasal 27A juncto Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE, serta Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) KUHP.
Namun, terdapat catatan hukum penting terkait pencantuman pasal-pasal tersebut. Pasal 27A dan ketentuan pidananya dalam UU ITE 2024 hanya berlaku sampai diberlakukannya KUHP baru pada 2 Januari 2026.
Dengan demikian, untuk peristiwa yang dipersoalkan pada November 2026, ketentuan pencemaran dan fitnah perlu merujuk pada Pasal 433 dan Pasal 434 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik.
Karena itu, penerapannya terhadap konten yang dipersoalkan perlu dilihat berdasarkan unsur dan konteks perbuatannya, bukan semata-mata karena terdapat informasi yang dianggap tidak benar.
Melalui somasi tersebut, Golkar meminta Said Didu, Sri Rajasa Chandra, serta pihak-pihak yang turut menyebarluaskan konten terkait untuk mencabut pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media elektronik, media cetak, maupun saluran lainnya. Mereka juga diminta menghapus atau melakukan take down konten yang dipersoalkan serta tidak kembali menyebarluaskannya.
“Apabila tenggang waktu tersebut tidak diindahkan, klien kami akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tuturnya.
Golkar menyatakan somasi terbuka tersebut merupakan langkah awal untuk menyelesaikan persoalan secara patut sebelum menempuh proses hukum lebih lanjut.
