Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Bukan Cuma Pemakzulan Gibran, Ini 5 Tuntutan Denny Indrayana ke Pemerintah

Denny sampaikan lima tuntutan ke pemerintah, mulai dari pemakzulan Gibran, reformasi Polri, penguatan KPk, pemberantasan mafia kekayaan alam hingga reformasi pemilu.

2 menit
Sumber di Google
Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara
Denny Indrayana, Pakar Hukum Tata Negara. (Sumber: Owrite)
Ani Ratnasari

Oleh

Akademisi sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyampaikan lima tuntutan yang disebutnya sebagai Pantura atau Panca Tuntutan Rakyat. Isinya mulai dari pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming hingga pembenahan sistem pemilu di Indonesia.

Menurut Denny saat ini persoalan bangsa tidak hanya berkutat pada pemakzulan Gibran saja. Karena ada sejumlah masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian, mulai dari kondisi kepolisian, pemberantasan korupsi, hingga pengelolaan kekayaan alam.

Paling tidak saya mencatat ada lima yang saya sebut dengan Pantura (Panca Tuntutan rakyat),”

kata Denny dikutip dari YouTube @dennyindrayana99, Selasa, 10 November 2026.

Hentikan Dinasti Politik Jokowi

Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden RI, 2019.
Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden RI, 2019. (Antara)

Tuntutan pertama yang denny sampaikan yaitu memakzulkan Gibran sekaligus menghentikan dinasti politik Jokowi. Denny menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan.

Iklan

Kedua, ia meminta pemerintah melakukan reformasi total di institusi polri. Denny menilai pembenahan kepolisian perlu dilakukan secara serius agar institusi tersebut tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia juga menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketiga, Denny mendesak Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengembalikan UU KPK seperti sebelum diubah pada 2019.

Ia menilai perubahan aturan tersebut telah melemahkan KPK. Karena itu, Denny meminta ketentuan lama diberlakukan kembali agar lembaga anti rasuah bisa lebih kuat dalam memberantas korupsi.

Keempat, Denny meminta pemerintah memberantas mafia kekayaan alam. Ia menyoroti persoalan tambang, pelanggaran di lahan perkebunan sawit, hingga kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Ilustrasi Pemilu
Ilustrasi Pemilu/Doc. Owrite/Acel

Sementara itu, tuntutan kelima berkaitan dengan reformasi sistem pemilu. Denny menyoroti praktik politik uang dan campur tangan oligarki yang menurutnya membuat suara rakyat tidak lagi menjadi penentu utama dalam pemilu.

Ia meminta demokrasi dikembalikan agar kemenangan dalam pemilu tidak ditentukan oleh besarnya modal maupun praktik politik curang.

Harus kita kembalikan daulat rakyat, bukan daulat uang,”

tegas Denny.

Iklan