Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan dan keaslian ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Deddy menilai langkah tersebut janggal karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran.
Deddy mempertanyakan kewenangan PTUN untuk membatalkan putusan MA. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki ranah kewenangan berbeda. Ia juga meminta penjelasan mengenai objek sengketa yang hendak diajukan pihak Gibran jika benar memilih jalur PTUN.
Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,”
kata Deddy merespons kabar pengunduran diri Gibran, Selasa, 10 November 2026.
Deddy menjelaskan, PTUN memiliki kewenangan menguji keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat pemerintahan.







