Gibran Mau Mundur, Golkar Berikan Sentilan Keras: Ya Disampaikan ke Publik
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan, pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan ke publik, tak cukup hanya disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengingatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar menyampaikan secara terbuka kepada publik apabila benar-benar ingin mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Doli, penyampaian niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto saja tidak cukup karena keputusan tersebut bukan berada di tangan kepala negara.
Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Ya kan? Oke, datang ke presiden, gitu ya menyerahkan, kan keputusannya bukan di Pak Presiden, gitu ya,”
kata Ahmad Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Doli menjelaskan, konstitusi tidak mengatur bahwa pengunduran diri wakil presiden harus diserahkan kepada presiden untuk kemudian mendapatkan persetujuan.
Iklan
Karena itu, ia menilai penyampaian keputusan kepada publik menjadi hal penting apabila Gibran memang serius ingin meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu,”
Pernyataan Doli muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat mengundurkan diri kepada Prabowo.
Prasetyo juga membantah kabar bahwa Presiden menolak permintaan tersebut. Namun, penyampaian niat itu belum berarti pengunduran diri Gibran telah resmi berlaku.
Doli menilai persoalan tersebut tidak bisa berhenti pada polemik komunikasi antara Gibran dan Prabowo.
Jika pengunduran diri benar-benar terjadi, menurutnya, lembaga negara, termasuk DPR, perlu menyikapinya melalui mekanisme ketatanegaraan.
Kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus menyikapi, ya, tentang pengunduran diri,”
jelasnya.
Doli menegaskan, DPR maupun MPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengunduran diri Gibran.
Menurut dia, pengunduran diri merupakan salah satu alasan konstitusional seseorang berhenti dari jabatan presiden maupun wakil presiden.
Meski demikian, Doli mengaku belum mengetahui secara pasti apakah surat pengunduran diri Gibran benar-benar sudah disampaikan.
Ia juga belum melihat dokumen yang dimaksud sehingga belum bisa memastikan duduk persoalannya.
Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak,”
terangnya.
Doli menjelaskan, apabila pengunduran diri wakil presiden benar-benar terjadi dan jabatan tersebut kosong, pengisian posisi pengganti harus dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan MPR.
At the end nanti ya kalau untuk mencari, mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR,”
ungkapnya.
Di sisi lain, Doli menegaskan wacana pengunduran diri Gibran tidak berkaitan langsung dengan proses politik di DPR yang tengah bergulir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ia menyebut DPR tetap harus menyikapi kedua putusan tersebut melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.
Ya sebenarnya begini ya, tidak ada kaitan langsung sebetulnya,”
