Gibran Pilih Jalur PTUN! DPR Tak Gentar, Tegaskan Hak Menyatakan Pendapat Tetap Jalan
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan, langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur hukum melalui PTUN tidak akan menghentikan proses politik di DPR terkait usulan HMP.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan menghentikan proses politik di DPR terkait usulan hak menyatakan pendapat (HMP).
Menurut Saan, upaya hukum Gibran merupakan hak pribadi, sedangkan anggota DPR juga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan HMP.
Iya enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,”
ujar Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Saan menjelaskan, usulan HMP memiliki dasar yang dapat dikaji DPR, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Iklan
Kan kita juga apa pasti juga para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan,”
ucapnya.
Karena itu, menurut Saan, langkah Gibran membawa persoalan dokumen pendidikannya ke PTUN tidak serta-merta menghilangkan hak DPR untuk menjalankan fungsi politiknya. Ia menilai kedua proses tersebut dapat berjalan secara bersamaan.
Jadi pada prinsipnya kita harus menghormati apa hak dari Mas Gibran untuk melakukannya,”
kata Saan.
Meski demikian, Saan mengatakan pimpinan DPR tidak akan langsung memproses setiap usulan HMP tanpa memeriksa kelengkapan dan argumentasi yang diajukan anggota parlemen.
Sejumlah aspek akan menjadi bahan penilaian, mulai dari argumentasi pengusul, dasar hukum, hingga jumlah anggota dan keterwakilan fraksi yang mendukung usulan tersebut.
Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat. Itu kan kita akan lihat argumentasinya, akan lihat dasar-dasar hukumnya dan sebagainya,”
Apabila persyaratan terpenuhi, usulan tersebut akan dibahas melalui rapat pimpinan (Rapim). Selanjutnya, pembahasan dapat diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan langkah berikutnya.
Nanti tergantung Rapim dan Bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP,”
pungkas Saan.
Sebelumnya, polemik dokumen pendidikan Gibran memasuki babak baru setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan keduanya di Istana pada Selasa pagi yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),”
kata Prasetyo.
Namun, Prabowo disebut tidak menolak keinginan tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran, termasuk kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.
Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,”
ujar Prasetyo.
Gibran kemudian mengungkapkan bahwa Prabowo memintanya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
Ia menyebut Prabowo sudah dianggap seperti ayah sendiri dan banyak memberikan saran terkait polemik yang tengah dihadapinya.
Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,”
kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Salah satu saran Prabowo, kata Gibran, adalah tetap berjuang di PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,”
ungkapnya.
Selain itu, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,”
ucapnya.
Gibran mengaku menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Ia juga berharap polemik mengenai dokumen pendidikannya tidak berkembang menjadi persoalan politik berkepanjangan.
Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,”
tegas dia.
Polemik dokumen pendidikan Gibran berkaitan dengan putusan MA dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan dan menyatakan tidak sah serta batal demi hukum Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Surat keterangan penyetaraan tersebut sebelumnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Putusan MA itu secara khusus menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan, bukan putusan yang secara langsung menyatakan ijazah asli Gibran palsu.
Sementara itu, MK sebelumnya memutus permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden dalam perkara tersebut.
