Golkar Ultimatum Said Didu dan Sri Rajasa 3×24 Jam, Minta Maaf atau Diseret ke Jalur Hukum

Kita tidak bisa sebagai penerima kuasa lari dari arahan pemberi kuasa, klien kami. Kita kembalikan nanti kepada klien kami sesuai dengan kuasa yang diberikan,”

kata Derek dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Derek, Bakumham tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri terkait kelanjutan perkara. Karena itu, keputusan untuk melanjutkan atau menentukan langkah hukum berikutnya tetap berada di tangan Bahlil.

Pilihan Editor · Natania Longdong · 10 November 2026

Bahlil Dikaitkan dengan Penyadapan Presiden, Golkar Layangkan Somasi ke Said Didu dan Sri Rajasa

Dia menjelaskan, Bahlil memiliki dua kapasitas dalam persoalan tersebut, yakni sebagai pribadi dan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus mandataris Musyawarah Nasional (Munas). Menurut dia, terdapat perbedaan kapasitas antara ketua umum sebagai pimpinan penyelenggara partai dan ketua umum sebagai mandataris Munas.

Derek merujuk Pasal 21 Anggaran Dasar Partai Golkar yang mengatur kedudukan ketua umum sebagai mandataris Munas. Menurut dia, posisi tersebut memberikan kewenangan kepada Bahlil untuk menentukan keputusan tanpa harus meminta persetujuan jajaran pembantu ketua umum.

Adapun somasi terhadap Said Didu dan Sri Rajasa Chandra dilayangkan karena Golkar menilai sejumlah konten yang disampaikan keduanya memuat dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong terhadap Bahlil.

Derek menegaskan, apabila somasi dalam batas waktu 3×24 jam tersebut tidak diindahkan, tim hukum akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan dengan tetap berkoordinasi bersama Bahlil.