“Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini, melihat berbagai persoalan yang muncul terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023,”
kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dikutip pada Selasa, 10 November 2026.
Permainan
Dia juga menyinggung persoalan persyaratan pendidikan minimal SMA yang dianggap ada “akrobat” hukum. Ia bilang terdapat sejumlah persoalan lain yang perlu menjadi perhatian, termasuk dugaan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik saat proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
“Berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Gibran, anak dari Presiden Jokowi saat itu,”
ujar dia.
Tak Tergesa
PDIP tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat masih terus dihimpun melalui proses dialog yang berjalan hingga saat ini. Suara masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi partainya dalam menentukan langkah politik di parlemen.
“Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan,”
kata Hasto.
Dia menyebut HMP sebagai instrumen konstitusional yang dapat digunakan DPR dalam menjalankan fungsi dan hak sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di DPR RI,”
tutur dia.
Meski demikian, Hasto belum secara eksplisit menyatakan bahwa PDIP telah resmi memutuskan untuk mengajukan HMP. Dia hanya menegaskan aspirasi tersebut telah didengar dan pembahasan masih terus dilakukan.
