Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Anggota DPR Dilarang Tinggalkan Jakarta Jelang HMP Gibran, Saan Mustopa Langsung Beri Penjelasan!

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa buka suara mengenai kabar yang beredar di media sosial terkait larangan anggota DPR bepergian ke luar kota menjelang rapat paripurna yang akan membahas HMP Gibran.

Wakil Ketua DPR RI, Saat Mustopa.
Wakil Ketua DPR RI, Saat Mustopa. Doc: Owrite/Rika

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, angkat bicara mengenai kabar larangan anggota DPR bepergian ke luar kota menjelang rapat paripurna yang akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menegaskan, keberadaan anggota DPR di Jakarta merupakan bagian dari agenda masa sidang, bukan kebijakan khusus untuk mengawal pembahasan HMP Gibran.

Ah, itu kebijakan masing-masing. Karena memang apa, kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya. Jadi ini masa sidang kan sampai tanggal 17 Desember,”

kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Saan menjelaskan, selama masa sidang, anggota DPR diharapkan berada di Jakarta untuk menjalankan tugas sesuai komisi masing-masing.

Iklan

Sejumlah agenda kedewanan telah menanti, mulai dari rapat kerja hingga rapat dengar pendapat dengan berbagai mitra kerja.

Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di Jakarta untuk bersidang sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya,”

ucapnya.

Kabar mengenai larangan anggota DPR meninggalkan Jakarta mencuat di tengah meningkatnya perhatian terhadap usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran. Usulan tersebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Jumlah itu telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.

Sebelumnya, Saan menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan memproses dokumen usulan tersebut melalui rapat pimpinan DPR RI.

Selanjutnya, pembahasan akan diteruskan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

Hasil pembahasan di tingkat pimpinan dan Bamus akan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan usulan tersebut ke rapat paripurna DPR.

DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Saan menyebut seluruh usulan yang telah diterima akan dibawa dalam proses pembahasan berikutnya.

Besok akan dibawa semua,”

kata Saan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar