Dukungan HMP untuk Gibran Tembus 50 Anggota DPR, PKS Pastikan Seluruh Fraksi Ikut Bergerak!
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan jumlah anggota yang ikut menandatangani usulan HMP terus bertambah. Kini tembus lebih dari 50 anggota.
Usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mendapat dukungan lebih dari 50 anggota DPR.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut dukungan tersebut terus bertambah dan melibatkan anggota dari berbagai fraksi.
Yang pertama kami bersyukur, dari pagi kita kontakan, hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain, ‘Mas, aku mau ikut!’ ‘Ayo!’ gitu bareng-bareng gitulah,”
kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Mardani mengatakan, jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP hingga Rabu, 11 November 2026, sudah melampaui 50 orang. Ia menyebut dukungan tersebut berasal dari seluruh fraksi di DPR.
Iklan
Dari seluruh fraksi. Seluruh fraksi,”
jelasnya.
Ia juga menyebut anggota Fraksi PDI-P termasuk yang aktif menggalang dukungan. Bahkan, Mardani memperkirakan jumlah anggota PDI-P yang ikut menandatangani usulan tersebut bisa lebih banyak dibandingkan anggota PKS.
Ya, PDIP dari kemarin bahkan sudah sangat bersemangat. Kayaknya malah PKS kan 12 tuh, eh PDIP kayaknya lebih dari 12 nanti. Kayaknya, tapi nanti dikonfirmasi aja,”
Meski jumlah dukungan diklaim telah melampaui 50 anggota DPR, usulan tersebut belum dibacakan dalam rapat paripurna.
Mardani menjelaskan, sebelumnya terdapat dua opsi penyampaian usulan kepada pimpinan DPR, yakni sebelum atau setelah rapat paripurna.
Namun, karena rapat paripurna sebelumnya merupakan agenda pembukaan masa sidang yang dilanjutkan dengan rapat pimpinan, para pengusul sepakat tidak melakukan interupsi saat sidang berlangsung. Keputusan itu diambil untuk menghindari kegaduhan dalam proses pengajuan HMP.
Kita mau interupsi, kata teman-teman janganlah biar tidak gaduh, tapi yang penting prosesnya jalan, gitu,”
ungkapnya.
Mardani berharap pimpinan DPR membacakan surat usulan tersebut dalam rapat paripurna berikutnya.
Ia menilai persyaratan awal pengajuan HMP, yakni dukungan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, telah terpenuhi.
Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota. Minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan,”
jelasnya.
Meski demikian, pembacaan surat usulan tersebut belum secara otomatis menjadikan HMP sebagai keputusan resmi DPR.
Mardani menjelaskan, setelah surat diterima pimpinan dan dibacakan dalam rapat paripurna, usulan itu selanjutnya akan diagendakan untuk pengambilan keputusan mengenai diterima atau tidaknya usulan anggota.
Yang pertama tentu surat ini masuk ke pimpinan, nanti dibacakan di paripurna. Kemudian diagendakan untuk pengambilan keputusan di paripurna, adakah kita DPR menerima atau tidak,”
tuturnya.
Jika DPR menerima usulan tersebut, Mardani mengatakan proses selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Setelah itu, hasilnya akan kembali ke DPR untuk dilanjutkan dengan proses perhitungan dan pengambilan keputusan di DPR serta MPR.
Terkait rencana Gibran menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mardani menegaskan langkah tersebut merupakan hak Wakil Presiden.
Menurut dia, upaya hukum yang ditempuh Gibran tidak serta-merta menghentikan proses politik yang sedang berjalan di DPR.
Oh, itu haknya Mas Gibran, monggo aja. Mungkin beliau ngerasa ada banyak hak yang beliau belum dapatkan,”
