Mulai Berani, PAN Minta Gibran Mundur atau Diberhentikan!

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 11 November 2026

Dukungan HMP untuk Gibran Tembus 50 Anggota DPR, PKS Pastikan Seluruh Fraksi Ikut Bergerak!

Ketua Fraksi PAN MPR RI itu menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, Gibran maupun warga negara lainnya harus tunduk pada putusan pengadilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

Sudding juga menyoroti rencana Gibran kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi berbenturan dengan prinsip ne bis in idem karena perkara dengan objek yang sama dinilainya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima,”

jelasnya.

Atas dasar itu, Sudding menilai tidak ada lagi pilihan lain bagi Gibran selain menerima konsekuensi dari putusan hukum tersebut.

Ia kembali menekankan bahwa pengunduran diri secara sukarela atau pemberhentian melalui jalur konstitusi merupakan dua opsi yang menurutnya dapat ditempuh.

Hanya dua pilihan bagi saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat,”

pungkasnya.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sendiri diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Prosesnya tidak berlangsung otomatis, melainkan harus melalui tahapan pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus sebelum MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.