Ia meminta publik memahami aturan tersebut sebelum mengaitkan PDIP dengan isu calon pengganti Gibran. Ia secara khusus meminta publik tidak terus mengaitkan dengan polemik tersebut.
Menurut Deddy, pihak-pihak yang menggugat persoalan pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat ditelusuri melalui proses hukum yang berlangsung.
“Hentikan mengait-ngaitkan PDI Perjuangan dengan polemik Gibran. Silakan cek siapa yang menggugat di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,”
tegas dia.
Di sisi lain, Deddy menilai proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR merupakan keniscayaan setelah MA mengeluarkan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Proses HMP di parlemen adalah keniscayaan setelah Putusan Mahkamah Agung membatalkan demi hukum Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan Kemendikdasmen,”
jelas dia.
Fokus Energi Baik
Deddy juga berpandangan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan pilihan terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Ia bahkan memperingatkan kemungkinan terbukanya persoalan lain apabila Gibran tetap bertahan dan proses hukum maupun politik terus berlanjut.
“Pilihan mundur Gibran adalah langkah terbaik. Sebab jika ngotot, prosesnya akan membuka semua tabir persekongkolan terkait Suket dan PKPU yang berimplikasi pidana!”
ujar dia.
Deddy berharap polemik yang telah berlangsung cukup lama tersebut segera berakhir agar energi publik tidak terus tersita oleh persoalan yang sama. Dia mengajak seluruh pihak untuk mengalihkan perhatian pada persoalan bangsa yang lebih penting.
“Mari melangkah ke depan dan menyudahi polemik yang sudah cukup lama menyita energi publik ini,”
ucap dia.
Deddy pun mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dapat dimiliki manusia untuk selamanya.
“Ingatlah apa kata Bung Karno, kekuasaan yang abadi itu hanyalah milik Tuhan semata. Tak ada manusia yang boleh berilusi menggenggam kekuasaan selamanya!”
imbuh dia.
