AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, Serahkan ke Prabowo
Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI jika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka diproses secara konstitusional.
Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan kadernya untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI jika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka diproses secara konstitusional.
Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut disampaikan AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,”
ucap AHY, Jumat, 13 November 2026.
AHY menjelaskan, keputusan Demokrat didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Karena itu, Demokrat tidak ingin mendahului kewenangan kepala negara dalam menentukan calon pengganti Gibran.
AHY menegaskan, partainya menyerahkan proses pengusulan kepada Prabowo dan menghormati kewenangan MPR dalam menentukan pilihan.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,”
jelasnya.
AHY menyebut sikap tersebut bukan keputusan sepihak. Sebelum menyampaikan pernyataan resmi, ia mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi itu dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi. Saat itu, SBY disebut tengah dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
Selain menegaskan tidak mengusulkan nama, Demokrat juga meminta seluruh elemen masyarakat tidak memperkeruh situasi politik dengan spekulasi mengenai pengisian jabatan wakil presiden.
AHY meminta proses konstitusional diberi ruang untuk berjalan tanpa tekanan maupun manuver politik yang berpotensi mendahului keputusan resmi.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan,”
ucapnya.
Di sisi lain, AHY mengingatkan dinamika politik terkait posisi wakil presiden tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan.
Lebih jauh dia, agenda pembangunan harus tetap berjalan dan kepentingan masyarakat tidak boleh menjadi korban tarik-menarik politik.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,”
tegas AHY.
Ia kembali menegaskan Demokrat tidak memiliki kandidat yang disiapkan untuk mengisi posisi tersebut.
Partainya memilih menunggu proses sesuai mekanisme konstitusi dan menyerahkan keputusan pengusulan kepada Prabowo.
