Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

DPD Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi kursi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

DPD Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin. / Rika

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tak akan mengusulkan nama untuk mengisi kursi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. DPD menyerahkan sepenuhnya keputusan soal figur pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan lembaganya akan mendukung siapa pun sosok yang nantinya diajukan Prabowo. Sikap itu diambil karena pengusulan nama calon Wapres merupakan kewenangan Presiden.

“Apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden, ya siapa pun, DPD wajib mendukung,”

kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Sultan menyampaikan, DPD tak akan masuk dalam pembahasan mengenai siapa figur yang layak menggantikan Gibran.

Iklan

Menurut dia, Presiden jadi pihak yang paling mengetahui sosok yang tepat untuk menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

“Pak Presiden yang paling tahu. Bapak Presiden yang paling tahu yang terbaik,”

ujarnya.

Sikap itu juga berlaku ketika nama Sultan ikut disebut dalam bursa kandidat Wapres pengganti Gibran. Sultan minta pernyataannya tidak ditafsirkan sebagai dorongan untuk mengusulkan dirinya atau figur tertentu.

“Sekali lagi, jangan dipelintir. Siapapun nama, kapanpun yang diusulkan oleh Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk mensukseskan dan mendukung,”

jelas Sultan.

Di luar urusan figur calon, DPD mulai menyiapkan perwakilan untuk mengisi dua perangkat yang dibentuk MPR dalam proses pergantian Wapres.

Sultan mengatakan, kelompok DPD di MPR telah menyelesaikan rapat untuk menentukan anggota yang akan masuk dalam tim verifikasi dan panitia ad hoc.

Dua perangkat tersebut memiliki tugas berbeda. Tim verifikasi akan memeriksa calon Wapres. Sementara, panitia ad hoc bertugas membahas mekanisme pemilihan dalam proses pergantian jabatan tersebut.

Sultan menyebut kelompok DPD dapat jatah masing-masing delapan anggota untuk kedua perangkat itu. Dengan demikian, total ada 16 anggota kelompok DPD yang sudah ditetapkan dan dikirim untuk menjalankan tugas tersebut.

“Tim verifikasi dari kelompok DPD itu berjumlah 8 orang. Satu lagi tim atau panitia ad hoc dari kelompok DPD itu beranggotakan 8 orang,”

jelasnya.

Menurut Sultan, kelompok DPD perlu segera menyiapkan perwakilan untuk mendukung proses yang sedang berjalan. Saat berikan keterangan, anggota kelompok DPD juga tengah mengikuti rapat bersama kelompok fraksi MPR.

Sultan berharap proses pergantian Wapres segera tuntas agar energi politik tidak terus terkuras oleh polemik yang berkepanjangan.

Dia menilai, dinamika selama dua tahun terakhir telah menyita perhatian publik dan menghambat fokus pada agenda pembangunan.

“Selama 2 tahun ini kita ribut di medsos, kita berkelahi di mana-mana, energi bangsa ini habis, terkuras hanya untuk urusan-urusan seperti ini,”

katanya.

Dia berharap, sisa masa pemerintahan bisa dimanfaatkan untuk percepat pembangunan dengan dukungan seluruh komponen bangsa terhadap pemerintahan Prabowo dan Wapres yang nantinya terpilih.

“Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,”

ujarnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu