Presiden Prabowo Subianto usai memberikan keterangan pers terkait pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis, 12 November 2026. (Youtube Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo Subianto disebut akan menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan tersebut diduga berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rencana pertemuan itu sempat disampaikan langsung oleh Prabowo saat bertemu dengannya sehari sebelumnya.
“Sepertinya benar ya. Kemarin kami ketemu Pak Prabowo di sana, dan beliau juga menyampaikan hari ini, maksudnya kemarin atau besok, saya ketemu ketua-ketua umum partai politik terkait dengan masalah ini ya, apa namanya? Pengisian jabatan wapres yang kosong ini,”
kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jumat, 13 November 2026.
Habiburokhman mengatakan, pembahasan mengenai pengganti Gibran masih menunggu proses formal di MPR. Pada Jumat siang, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan pemilihan wakil presiden.
Iklan
Salah satu hasil rapat tersebut nantinya berupa pengiriman surat kepada Prabowo. Presiden akan diminta menyiapkan dua nama alternatif calon wakil presiden dalam waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR.
“Jadi terhitung hari ini nanti suratnya, insya Allah kalau bikin surat kan nggak lama ya, bisa dikirim. Kalau hari ini dikirim dalam waktu 14 hari dari hari ini sudah ada dua nama yang diajukan,”
Setelah dua nama diserahkan, MPR akan membentuk tim verifikasi yang terdiri dari sekitar 34 anggota.
Tim tersebut bertugas memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen kedua calon sebelum dibawa ke sidang paripurna.
Dalam sidang paripurna itulah MPR akan memilih wakil presiden yang akan menggantikan Gibran.
Habiburokhman menyebut komunikasi lintas fraksi di MPR sejauh ini mengarah pada keinginan agar proses tersebut berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.
“Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua pengennya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, nggak ada gaduh, dan cepat,”
jelasnya.
Habiburokhman menilai pengisian jabatan wakil presiden tidak seharusnya menunggu hingga batas waktu konstitusional 60 hari.
Menurutnya, kekosongan jabatan tersebut berpotensi memengaruhi pembagian tugas pemerintahan antara presiden dan wakil presiden.
Ia mengungkapkan, Prabowo sempat menjelaskan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi pelengkap.
Selama ini, Gibran juga menjalankan sejumlah tugas pemerintahan, termasuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
“Karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan eh fakta konstitusionalnya ya, jabatan wakil presiden bukan sekedar ban serep,”
ujar Habiburokhman.
Menurutnya, Prabowo memiliki agenda internasional dan nasional yang cukup padat. Karena itu, kekosongan kursi wakil presiden dikhawatirkan membuat sejumlah tugas yang sebelumnya dijalankan Gibran tidak memiliki pengganti.
Meski demikian, Habiburokhman belum memastikan kapan wakil presiden baru akan dilantik.
Sebab, jadwal sidang paripurna harus disesuaikan dengan agenda Prabowo yang juga dijadwalkan menghadiri sejumlah kegiatan internasional, termasuk APEC dan kunjungan ke China.
