Pengembang Tak Bisa Cuma Bangun Rumah Mewah! DPR Ingatkan Kewajiban Sediakan Hunian untuk Rakyat Kecil
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mengingatkan kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko mengingatkan kewajiban pengembang perumahan menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Ia menekankan bahwa ketentuan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus benar-benar ditegakkan. Hal itu disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI di kawasan Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026.
“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,”
kata Sudjatmiko.
Menurut Sudjatmiko, persoalan perumahan di Indonesia masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyebut, program 3 Juta Rumah per tahun yang menjadi agenda strategis pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga harus menjawab persoalan rumah tidak layak huni.
Iklan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026 menunjukkan, backlog kepemilikan rumah masih mencapai 9,64 juta rumah tangga.
Sementara itu, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Sudjatmiko menilai, ketentuan hunian berimbang menjadi salah satu instrumen untuk mencegah pembangunan perumahan hanya berorientasi pada segmen pasar yang memberikan keuntungan besar.
Sebab, ia memandang, tanpa kewajiban tersebut, penyediaan rumah sederhana berpotensi semakin terpinggirkan.
Dia menjelaskan, penerapan hunian berimbang tidak harus selalu diwujudkan melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan.
Pengembang juga dapat menggunakan skema pembangunan hunian vertikal untuk memenuhi komposisi hunian sesuai ketentuan.
Meski demikian, Sudjatmiko memahami pembangunan perumahan skala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, dan perencanaan bisnis jangka panjang.
Pengadaan tanah atau land bank, misalnya, membutuhkan waktu sebelum bisa dikembangkan menjadi kawasan perumahan.
Karena itu, ia meminta pemerintah dan pengembang mencari skema bisnis yang memungkinkan kewajiban menyediakan rumah bagi MBR tetap terlaksana tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha pengembang.
Salah satu skema yang ditawarkan adalah subsidi silang dari pengembangan kawasan komersial. Keuntungan penjualan rumah komersial, ruko, lahan komersial, hingga bangunan usaha lainnya dapat digunakan untuk menopang pembangunan rumah sederhana.
“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,”
jelasnya.
Menurutnya, skema subsidi silang dapat membuat kewajiban hunian berimbang tidak semata-mata dipandang sebagai beban oleh pengembang.
Sebaliknya, penyediaan rumah sederhana harus sudah diperhitungkan sejak awal dalam perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan.
Sudjatmiko menekankan, pemerintah dan pengembang harus memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan persoalan perumahan.
Pemerintah perlu memahami tantangan dunia usaha, tetapi pengembang juga tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosialnya.
“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,”
ungkapnya.
Ia pun mendorong agar implementasi UU Nomor 1 Tahun 2011 diawasi secara konsisten. Sebab, keberhasilan program perumahan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya kawasan baru yang dibangun, tetapi juga dari terbukanya akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak.
“Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,”
