Sentil Gibran Usai Mundur, PDIP: Republik Bukan Warisan Feodal!
PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak boleh berhenti sebagai persoalan pergantian pejabat negara.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap praktik demokrasi dan penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia.
Menurut Hasto, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat, melainkan juga menyangkut legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral pemimpin kepada rakyat.
Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral berujung pada kerapuhan,”
kata Hasto dalam pernyataannya kemarin yang dikutip, Jumat, 13 November 2026.
Hasto menegaskan, dalam perspektif Pancasila dan ajaran Bung Karno, kekuasaan semestinya lahir dari perjuangan memahami persoalan rakyat, bangsa, dan negara.
Iklan
Legitimasi seorang pemimpin, kata dia, tidak cukup hanya diperoleh melalui mekanisme politik, tetapi juga harus ditopang ide, pemikiran, serta perjuangan untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kekuasaan merupakan amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian.
Karena itu, kedaulatan dalam kehidupan bernegara harus tetap berada di tangan rakyat, bukan menjadi milik penguasa atau diwariskan melalui hubungan kekuasaan.
Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal,”
jelasnya.
PDIP juga menyoroti pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan warga negara dalam proses politik, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional.
Hasto menegaskan, proses politik harus berjalan melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil.
Dalam aspek ketatanegaraan, Hasto mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Karena itu, tidak boleh ada warga negara yang berada di atas hukum maupun konstitusi, termasuk mereka yang menduduki jabatan publik.
Ia turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan Wakil Presiden.
Menurutnya, putusan kedua lembaga tersebut harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.
Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi,”
tegas Hasto.
Hasto mengatakan PDIP menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum.
Namun, seluruh proses ketatanegaraan tetap harus diselesaikan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
Selain aspek hukum, Hasto menilai etika harus menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan demokrasi.
Lebih jauh dia, sesuatu yang sah secara prosedural belum tentu selesai secara moral karena setiap jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan,”
pungkasnya.
Ia menambahkan, ketika kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin dipersoalkan, kepentingan negara semestinya ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
