Sejumlah pemimpin asal daerah juga telah berpengalaman dalam urusan diplomasi luar negeri, pertahanan dan keamanan, hingga menjaga stabilitas ekonomi makro. Kehadiran mereka dalam kepemimpinan nasional diyakini dapat mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kohesi sosial.
Tata Konfigurasi
Pandangan serupa disampaikan Pengamat Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saidin Ernas. Ia menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menata kembali konfigurasi kepemimpinan nasional agar lebih responsif terhadap tantangan ke depan.
Menurut Ernas pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan. Proses tersebut merupakan kesempatan menghadirkan figur yang memiliki legitimasi politik sekaligus keselarasan visi dengan Presiden.
“Wakil Presiden bukan sekadar pendamping simbolis Presiden, melainkan bagian dari kepemimpinan eksekutif yang harus mampu bekerja secara sinergis dalam menjalankan program-program strategis pemerintah,”
jelas Ernas.
Dia menyarankan agar Presiden tidak hanya mempertimbangkan usulan dari partai politik koalisi. Apabila setiap partai mengajukan ketua umum masing-masing, situasi tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan politik.
Ia juga mendorong Presiden menyerap aspirasi DPD RI sebagai representasi daerah. Salah satu pertimbangan pentingialah memilih figur yang memahami persoalan wilayah di luar Jawa, kawasan perbatasan, kepulauan, serta daerah tertinggal yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Ernas menilai pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden juga perlu dirancang secara efektif. Dengan demikian, Wakil Presiden dapat mengawal koordinasi domestik dan hubungan fiskal pusat-daerah, sementara Presiden berkonsentrasi pada diplomasi geopolitik dan hubungan internasional.
“Jangan sampai efisiensi fiskal dan konsolidasi kekuasaan justru melahirkan kembali pola pemerintahan yang terlalu sentralistis, ketika daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat tanpa ruang yang memadai untuk memperjuangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,”
ucap dia.
Taat
Sementara itu, pakar hukum tata negara dari UIN Alauddin Nasaruddin Umar mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mematuhi mekanisme konstitusi dalam pengisian jabatan Wakil Presiden.
Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Dalam undang-undang telah disebutkan dua calon, bukan satu calon. Kemudian MPR akan memilih. Jika pada putaran pertama suara kedua (calon) imbang, maka dilakukan lagi pemilihan. Jika putaran kedua imbang, barulah Presiden akan memilih,”
kata Nasarudin saat dihubungi.
Mantan akademisi UIN Ambon tersebut menjelaskan pembatasan waktu pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki landasan historis. Ia mencontohkan mundurnya Mohammad Hatta pada 1956 yang menyebabkan Indonesia tidak memiliki Wakil Presiden hingga terpilihnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1973.
Kekosongan jabatan tersebut berlangsung hampir 17 tahun dan melintasi masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga awal pemerintahan Presiden Soeharto.
Terkait figur yang akan diusulkan Nasarudin menegaskan bahwa penentuan dua calon Wakil Presiden merupakan kewenangan kepala negara. Calon yang diajukan dapat berasal dari partai politik maupun kalangan nonpartai sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Ia juga memperkirakan proses pemilihan di parlemen akan berlangsung kondusif karena peta politik di DPR saat ini relatif solid.
“Saya lihat dinamika tidak terlalu panas. Semua partai politik di DPR menyatu, dan oposisi juga tidak terlalu berbeda pandangan. Jadi, prosesnya tidak akan lama,”
kata Nasaruddin.
