OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia
Your Reading Dose, Right Here
Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden berpotensi membuat status pemberhentiannya masuk kategori dengan hormat.
Oleh Rika Pangesti
Diperbarui
Diperbarui
Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden berpotensi membuat status pemberhentiannya masuk kategori dengan hormat.
Konsekuensinya, Gibran tetap berpeluang memperoleh hak keuangan dan fasilitas sebagai mantan wakil presiden.
Namun, persoalan muncul apabila DPR tetap mengusut dugaan kecurangan dalam proses pencalonannya melalui hak angket.
Iklan
Jika kemudian ditemukan pelanggaran, apakah status pemberhentian dengan hormat tersebut masih bisa dipertahankan, termasuk hak pensiun yang melekat?
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menjelaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden mengatur hak yang diterima mantan wakil presiden yang diberhentikan dengan hormat.
Akibatnya, status karena dia berhenti yang akan keluar di MPR bisa dikatakan otomatis diberhentikan dengan hormat,”
kata Feri dalam Podcast Kelas Tambahan di channel YouTube Owrite, dikutip pada Sabtu, 14 November 2026.
Menurut Feri, konsekuensi pemberhentian dengan hormat bukan hanya menyangkut uang pensiun pokok. Mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang ditanggung negara.
Hak tersebut meliputi tunjangan, biaya rumah tangga, pelayanan kesehatan, rumah kediaman, kendaraan milik negara beserta sopir, hingga staf yang gajinya ditanggung negara.
Feri menilai, selama tidak ada proses yang membuktikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat, hak-hak tersebut tetap menjadi konsekuensi hukum dari status mantan wakil presiden.
Nah, ya itu hal yang harus dipenuhi negara karena beliau adalah mantan orang nomor satu dan nomor dua di republik ini. Sebagian mengatakan tidak bisa, ‘kan dia tidak ada ijazahnya. Kan ijazah belum sampai dibuktikan di hak menyatakan pendapat dan impeachment,”
ujarnya.
Namun, persoalan menjadi lebih rumit apabila DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses pencalonan Gibran.
Sebab, proses tersebut berpotensi mengungkap fakta-fakta yang selama ini belum terjawab, termasuk persoalan persyaratan pendidikan dan penerbitan surat keterangan yang digunakan dalam pencalonannya.
Feri mempertanyakan apakah temuan hak angket nantinya dapat memengaruhi status pemberhentian Gibran. Terlebih, pengusutan dugaan pelanggaran pemilu masih mungkin dilakukan meskipun Gibran sudah menyatakan berhenti.
Pandangan serupa disampaikan mantan Direktur Perludem, Khairunisa Agustiati atau Ninis. Ia menilai pengusutan dugaan kecurangan tidak boleh berhenti hanya karena Gibran tidak lagi menduduki jabatan wakil presiden.
Menurut Ninis, jika hak angket menemukan adanya persoalan dalam pemenuhan persyaratan pencalonan, DPR harus tetap mengungkap fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga mempertanyakan apakah temuan tersebut bisa berimplikasi terhadap status pemberhentian Gibran.
Kalau dia sudah mundur, HMP tidak jalan sehingga tidak jadi ke MK, dia sudah berhenti sehingga ada proses pemilihan wapres baru,”
kata Ninis.
Pertanyaan besarnya adalah kalau kedua-duanya jangan yaitu hak angket untuk membongkar peristiwa kalau ditemukan faktanya di hak angket bahwa memang tidak ada ijazah, ada yang melakukan berbagai tindakan curang, apakah status berhenti diberhentikan dengan hormat bisa berganti yang konsekuensinya adalah hak-hak selama pensiun?.
Bagi Ninis, persoalan tersebut menjadi pertanyaan penting dalam hukum tata negara. Sebab, ada konsekuensi yang berbeda antara seseorang yang berhenti dari jabatannya dengan seseorang yang diberhentikan melalui proses yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat.
Ia menilai, pengusutan dugaan kecurangan dan proses pengisian jabatan wakil presiden tidak semestinya saling meniadakan.
DPR tetap harus memastikan persoalan pencalonan Gibran terungkap meskipun proses pergantian wakil presiden berjalan.
Ninis mengingatkan, prinsip keadilan tidak boleh diterapkan secara berbeda antara pejabat negara dan masyarakat biasa.
Menurut dia, berhentinya Gibran tidak boleh membuat pertanyaan mengenai pemenuhan syarat pencalonan dan dugaan kecurangan pemilu kehilangan ruang untuk diusut.
Kalau saya berpendapat keadilan itu harus utuh. Kalau sama rakyat kecil dicari pembenaran, tapi hukumnya kok sama wapres tidak?”
kata Ninis.
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil juga menyoroti kemungkinan Gibran ingin menghindari konsekuensi pemberhentian tidak dengan hormat.
Menurut dia, status tersebut dapat berdampak terhadap peluang Gibran untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu mendatang.
Selain itu juga saya melihat Mas Gibran itu mau lari dari diberhentikan dengan tidak hormat, karena kalau diberhentikan dengan tidak hormat, maka Pemilu 2029 atau kapan pun beliau tidak akan pernah bisa mencalonkan. Berat sekali itu,”
ujar Fadli.
Iklan
