Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai DPR masih memiliki instrumen lain untuk mengusut persoalan tersebut, yakni hak angket.
Melalui hak angket, DPR dapat menyelidiki dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran.
Saya sendiri berpendapat tetap bisa untuk membongkar praktik kecurangan pemilu agar tidak berulang kembali. Bagaimana caranya? Karena DPR masih punya hak selain hak menyatakan pendapat, yaitu hak angket melakukan proses penyelidikan apakah sesuatu telah melanggar ketentuan undang-undang atau tidak,”
kata Feri dalam Podcast Kelas Tambahan di kanal YouTube Owrite, dikutip pada Sabtu, 14 November 2026.
Persoalan yang menjadi sorotan adalah kemunculan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19.
Polemik Persyaratan
Feri menjelaskan, ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden yang kemudian menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Ia mempertanyakan bagaimana ketentuan tersebut bisa muncul dalam regulasi. Menurut dia, proses penyusunan hingga harmonisasi aturan tersebut perlu ditelusuri, termasuk pihak-pihak yang terlibat di Kementerian Hukum.
Dalam kesempatan sama, Dosen hukum tata negara Universitas Andalas Fadli Ramadhanil mengungkapkan, sejumlah mantan anggota Komisi II DPR periode sebelumnya pernah menelusuri proses pembahasan ketentuan tersebut.
Hasilnya, Pasal 18 ayat (3) disebut tidak pernah muncul dalam sejumlah dokumen pembahasan.
Bahwa Pasal 18 ayat (3) tadi disebut Bang Feri itu ternyata memang dulu enggak pernah dibahas di rapat konsultasi penyusunan Peraturan KPU. Sama sekali tidak ada ya, di draf PKPU-nya enggak ada, Pak. Kemudian di rapat konsultasi enggak pernah dibahas, di PowerPoint KPU untuk presentasi di Komisi II juga tidak ada di DPR,”
ujar Fadli.
Bahkan, kata Fadli, mantan Ketua Komisi II DPR Doli Kurnia Tanjung sempat memeriksa kembali persoalan tersebut kepada sekretariat Komisi II. Namun, ketentuan yang dimaksud disebut tidak ditemukan dalam dokumen pembahasan.
Bagi Fadli, kejanggalan tersebut menjadi alasan mengapa pengusutan dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak boleh berhenti hanya karena Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wapres.
Ia menilai DPR tetap harus mencari tahu siapa pihak yang bertanggung jawab atas kemunculan ketentuan tersebut.
Jadi ini menarik ya, bahwa dia punya hak untuk mengundurkan diri dengan nama ‘berhenti’ itu ya oke, tetapi untuk membongkar kejahatan pemilu harusnya DPR menggunakan hak lainnya,”
katanya.
Surat Keterangan Pendidikan
Fadli menegaskan, pengusutan dapat dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang mengetahui proses penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran hingga penyusunan aturan KPU.
Menurut dia, Gibran pun masih dapat dimintai keterangan untuk menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan proses pencalonannya.
Jangan berhenti mengusut kecurangan ini. Kan Gibran masih bisa dipanggil untuk mengungkap kecurangan: kenapa dulu ijazah itu… apa, surat keterangan itu terbit? Siapa yang melakukan? Peraturan KPU Pasal 18 ayat (3) itu siapa operatornya? Itu pasti bisa dipanggil,”
ujar Fadli.
Sementara itu, eks Direktur Perludem Khairunisa Agustiati atau Ninis menilai pengusutan dugaan kecurangan dan proses pengisian jabatan wakil presiden harus berjalan beriringan.
Menurut dia, berhentinya Gibran memang dapat membuat HMP kehilangan objek, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengungkap persoalan hukum di balik pencalonannya.
Oleh karena itu, harusnya DPR membentuk pansus angket untuk membongkar apa yang terjadi sebenarnya, atau kalau tidak, DPR itu terlibat menutupi peristiwa kecurangan pemilu yang ada. Jadi ini harus jalan dua-dua gitu ya,”
kata Ninis.
Ia juga mengingatkan DPR agar tidak terjebak dalam kesibukan membicarakan sosok pengganti Gibran, sementara persoalan yang memicu polemik pencalonannya justru tidak lagi diusut.
Sebab, tanpa pembongkaran menyeluruh, dugaan penyimpangan dalam proses pemilu berisiko terulang pada kontestasi berikutnya.
