Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menilai persoalan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh dengan mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kita berangkat dari konstitusi. Jika merujuk pada konstitusi, prosedur pergantian Wakil Presiden tidak diatur secara terperinci,”
kata Titi Anggraini kepada Owrite.id Jumat 13 November 2026.
Mekanisme Penggantian Wapres
Titi menjelaskan, ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Aturan tersebut menyatakan bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang paripurna paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Dalam sidang tersebut, MPR bertugas memilih Wakil Presiden baru dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh MPR tanpa usulan dari kepala negara. Presiden terlebih dahulu mengajukan dua kandidat untuk kemudian dipilih oleh anggota MPR.
Sidang tersebut bertujuan memilih Wakil Presiden dari dua nama yang diusulkan Presiden. Sederhananya, Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR menyelenggarakan sidang paripurna dan memilih salah satu dari kedua calon tersebut berdasarkan suara terbanyak,”
ujar Titi.
Selain ketentuan dalam UUD 1945, proses penggantian Wakil Presiden juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3.
Titi menjelaskan, penjelasan Pasal 4 huruf e dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa pengajuan dua calon Wakil Presiden merupakan prakarsa Presiden.
Namun, proses pengusulan itu juga berkaitan dengan partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum.
Dalam konteks Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh tujuh partai politik. Karena itu, partai-partai pengusung tersebut memiliki keterkaitan dalam proses pengusulan calon pengganti Wakil Presiden.
Jika kita memaknai penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 tersebut, pengusulan calon Wakil Presiden ternyata dibatasi pada nama-nama yang diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024,”
jelas Titi.
Meski demikian, Titi menilai kewenangan untuk memprakarsai pengajuan calon tetap berada di tangan Presiden. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam memahami mekanisme penggantian Wakil Presiden.
Memang, mekanismenya tidak diatur terlalu terperinci. Namun, menurut pemahaman saya, hak pengusulan tetap sepenuhnya berada pada Presiden,”
tambahnya.
Aspirasi Partai Pengusung
Lebih lanjut, Titi menjelaskan bahwa Presiden tetap perlu memperhatikan masukan dari partai politik yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Usulan tersebut dapat berasal dari satu partai maupun gabungan partai politik pengusung. Dengan demikian, proses penentuan calon pengganti Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan kewenangan Presiden, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan dalam UU MD3.
Menurut penjelasan Titi, Presiden memiliki hak prakarsa dalam mengajukan dua nama calon. Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batasan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang.
Dengan mekanisme tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pengisian posisi tersebut harus melibatkan Presiden dan MPR serta memperhatikan ketentuan mengenai partai politik pengusung pasangan pada pemilu sebelumnya.
