Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

PKB Bantah Usulkan Cak Imin Jadi Pengganti Gibran: Berpikir Saja Tidak, Apalagi Usul

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah mengusulkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin (Foto: instagram Muhammadkhozim88)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah mengusulkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

PKB menegaskan penentuan nama calon wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, partainya tidak pernah membahas maupun mengusulkan nama untuk mengisi posisi wakil presiden.

Iklan

Menurutnya, konstitusi telah mengatur secara tegas kewenangan tersebut berada di tangan Presiden.

Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,”

kata Khozin, Sabtu, 14 November 2026.

Khozin menyampaikan klarifikasi tersebut menyusul beredarnya informasi bahwa PKB mengusulkan Cak Imin untuk menggantikan Gibran. Dia memastikan kabar tersebut tidak berasal dari pembahasan internal partainya.

Penyelesaian Polemik Ijazah

Dia menjelaskan, sejak awal PKB lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian polemik ijazah Gibran melalui jalur konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi pijakan PKB dalam menentukan sikap politik di parlemen.

Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,”

tegas Khozin.

Dia berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dengan berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut Khozin, penyelesaian persoalan tersebut penting agar polemik politik yang menyertai pengunduran diri Gibran tidak terus berlarut.

Program Prioritas

Dia berharap pemerintahan Prabowo dapat kembali berfokus pada pelaksanaan program-program prioritas.

Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB concern, tiga tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,”

tutur dia.

Khozin kembali menegaskan tidak ada pembicaraan di internal PKB mengenai kemungkinan Cak Imin mengisi kursi wakil presiden. Dia menyebut partainya justru lebih tertarik membahas bagaimana polemik ijazah Gibran segera diselesaikan.

Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,”

tandasnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Editor

    Editor berita di OWRITE Media, meliput pemberitaan gaya hidup dan Peristiwa.