Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Prabowo Harus Setor 2 Nama Cawapres Pengganti Gibran Maksimal 25 November

Presiden RI, Prabowo Subianto memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI.

Prabowo Harus Kumpulkan 2 Nama Cawapres Pengganti Gibran Maksimal 25 November

Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu hingga 25 November 2026 menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Tenggat itu ditetapkan setelah MPR memundurkan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden menjadi 9 Desember 2026. Pengunduran jadwal tersebut pun atas permintaan Presiden Prabowo.

Perubahan jadwal tersebut memberi Prabowo tambahan waktu satu pekan untuk menentukan dua kandidat yang akan diajukan.

Iklan

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,”

kata Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Menyesuaikan Jadwal Paripurna

Suasana Sidang Tahunan MPR Tahun 2026. (Sumber: Dok. DPR)
Suasana Sidang Tahunan MPR Tahun 2026. (Sumber: Dok. DPR)

Muzani menjelaskan, tenggat penyerahan nama itu berubah mengikuti penyesuaian jadwal sidang paripurna.

Semula, MPR menjadwalkan pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026.

Dengan jadwal awal tersebut, Presiden seharusnya menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 18 November 2026. Ketentuan itu mengacu pada aturan yang mengharuskan nama calon disampaikan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum sidang paripurna.

Namun, Prabowo meminta agar agenda tersebut diundur satu pekan. Menurut Muzani, Presiden membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengajuan nama, termasuk meminta pertimbangan dari partai politik dan sejumlah tokoh.

“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,”

ujar Muzani.

Surat Prabowo ke MPR

Permintaan pengunduran jadwal itu disampaikan Prabowo melalui surat yang diterima pimpinan MPR pada Senin pagi. Setelah membahas surat tersebut dalam rapat gabungan, MPR menyepakati sidang paripurna digelar pada Rabu, 9 Desember 2026.

Meski mendapat tambahan waktu, Prabowo tetap diwajibkan mengajukan dua nama kandidat, bukan satu nama. Muzani menegaskan jumlah tersebut merupakan ketentuan konstitusi yang harus dipenuhi Presiden.

“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,”

tegasnya.

Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan menjalankan proses verifikasi terhadap para kandidat. Muzani menyebut setiap calon harus melengkapi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.

Presiden juga harus menyerahkan dokumen persyaratan tersebut bersamaan dengan pengajuan nama.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, 13 November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, 13 November 2026. (Owrite.id/Rika Pangesti)

Persyaratan Cawapres

Muzani menyebut terdapat sekitar 22 persyaratan yang harus dipenuhi, meski ia mengaku tidak mengingat secara pasti seluruh rinciannya.

Adapun detail pemeriksaan, termasuk persyaratan ijazah dan aspek kesehatan, akan dijelaskan oleh tim verifikasi. Sementara mekanisme pemilihan, apakah dilakukan melalui pemungutan suara atau cara lain, akan disiapkan oleh panitia ad hoc MPR.

MPR telah membentuk panitia ad hoc yang diketuai Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Panitia tersebut beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD, dengan dua orang wakil ketua.

Sementara itu, tim verifikasi dikoordinasikan Lestari Moerdijat dan diketuai Habiburokhman. Tim ini akan bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan kandidat sebelum proses pemilihan di MPR.

Muzani mengatakan proses tersebut menjadi praktik ketatanegaraan baru setelah Reformasi. Sebab, pemilihan wakil presiden melalui MPR belum pernah terjadi sejak perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,”

katanya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.