Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Prabowo Minta Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur, Ada Apa di Balik Perubahan Jadwal?

Presiden RI, Prabowo Subianto meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggeser agenda yang sebelumnya dijadwalkan pada 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Konfrensi Pers Pimpinan MPR RI soal Jadwal Pemilihan Wakil Presiden, Senin, 16 November 2026.
Konfrensi Pers Pimpinan MPR RI soal Jadwal Pemilihan Wakil Presiden, Senin, 16 November 2026. Doc: Rika Pangesti.

Presiden Prabowo Subianto meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menunda sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut penundaan tersebut diajukan karena Prabowo masih perlu berkomunikasi dengan koalisi dan sejumlah tokoh. Hal itu disampaikan Muzani dalam konferensi pers usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan alat kelengkapan lainnya, Senin, 16 November 2026.

Karena itu dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember mundur satu minggu,”

kata Muzani.

Muzani menjelaskan, surat dari Presiden Prabowo diterima pimpinan MPR pada Senin pagi. Setelah itu, pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas usulan perubahan jadwal tersebut.

Iklan

Rapat gabungan menyetujui permintaan Presiden. Dengan keputusan itu, sidang paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026, bergeser satu pekan menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Sidang tersebut akan memuat tiga agenda sekaligus, yakni pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden yang akan mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran mengundurkan diri.

Muzani juga menjelaskan bahwa rapat gabungan telah menyepakati mekanisme pelantikan wakil presiden terpilih.

MPR akan menjalankan prosesi pelantikan dengan mengacu pada kewenangan lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945.

Yang kedua, rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar ’45 di mana MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih,”

ungkapnya.

Sebelumnya, MPR menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden pengganti Gibran.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026.

Dalam rapat tersebut, MPR juga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo agar segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama itu nantinya akan menjalani proses verifikasi sebelum dipilih dalam sidang paripurna.

Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden,”

kata Muzani akhir pekan kemarin.

Muzani saat itu menjelaskan, surat permintaan tersebut akan ditandatangani pimpinan MPR dan dikirimkan kepada Presiden pada hari yang sama.

Menurut dia, Prabowo memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat untuk menyampaikan dua nama kandidat.

Ia juga menyebut UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, menurut Muzani, konstitusi tidak secara spesifik menyebutkan asal kedua kandidat tersebut.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu,”

ujarnya.

Rapat gabungan pada 13 November tersebut diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR. Pertemuan digelar setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar