Presiden Prabowo Subianto diberi tenggat waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti beserta kelengkapan persyaratan kepada MPR RI.
Namun, Prabowo tak cukup hanya mengirimkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setiap kandidat juga harus disertai dokumen persyaratan yang jumlahnya mencapai 22 item.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, ketentuan ini menjadi bagian dari tahapan sebelum MPR memproses pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti.
Iklan
“Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,”
kata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Muzani menyampaikan, dokumen persyaratan itu akan menjadi bagian dari proses verifikasi terhadap dua kandidat yang diajukan Presiden. Pemeriksaan dilakukan oleh tim verifikasi yang telah dibentuk MPR.
Namun, Muzani belum merinci satu per satu 22 persyaratan tersebut. Ia hanya menyebut pemeriksaan akan mencakup sejumlah dokumen penting, termasuk ijazah dan persyaratan lainnya.
“Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya,”
ujarnya.
Harus Dua Nama, Bukan Satu Kandidat
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). (Owrite.id /Rika Pangesti)
Muzani menegaskan, Prabowo harus mengajukan dua nama, bukan satu kandidat. Jumlah tersebut, kata dia, merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai Undang-Undang Dasar.
“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,”
tegas Muzani.
MPR sebelumnya menjadwalkan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026.
Dengan jadwal tersebut, Presiden semula harus menyerahkan dua nama kandidat paling lambat 18 November 2026, atau 14 hari sebelum sidang. Namun, Prabowo meminta jadwal sidang diundur satu pekan menjadi 9 Desember 2026.
Perubahan itu disetujui dalam rapat gabungan MPR setelah Presiden menyampaikan masih membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,”
kata Muzani.
Atas perubahan jadwal tersebut, tenggat penyerahan dua nama beserta persyaratannya ikut bergeser menjadi 25 November 2026. MPR kemudian akan memproses verifikasi sebelum menggelar sidang paripurna pemilihan dan pelantikan pada 9 Desember 2026.
Tim verifikasi dikoordinasikan Lestari Moerdijat dan diketuai Habiburokhman. Sementara itu, panitia ad hoc yang menyiapkan teknis pelaksanaan sidang dipimpin Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, dengan keanggotaan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD.
Adapun mekanisme pemilihan, termasuk kemungkinan dilakukan melalui pemungutan suara atau mekanisme lain, belum dijelaskan secara terperinci. Muzani menyatakan hal tersebut akan disiapkan dan diumumkan oleh panitia ad hoc.