Wacana Jadi Wapres Menggema, Pigai: Tidak mungkin, Jadi Menteri Saja Sudah Alhamdulillah!
MenteriHAM, Natalius Pigai merespons munculnya dorongan agar dirinya menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Namun, Pigai justru pesimistis terhadap peluang tersebut.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons dorongan agar dirinya menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Pigai justru pesimistis dengan peluang tersebut dan menilai latar belakangnya sebagai orang Papua, beragama Katolik, serta berasal dari Indonesia Timur membuatnya merasa sulit menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia.
Saya ini kan triple minoritas: Orang Papua, orang Katolik, Kristen, orang Indonesia Timur. Mana ada sih jadi pemimpin di Republik Indonesia? Enggak adalah,”
kata Pigai usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa, 17 November 2026.
Nama Pigai mencuat setelah Suara Timur Indonesia menyampaikan aspirasi agar Presiden Prabowo Subianto memilih tokoh dari Indonesia Timur untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Iklan
Kelompok tersebut secara khusus mengusulkan Pigai sebagai pengganti Gibran. Usulan itu merupakan aspirasi kelompok masyarakat, bukan pencalonan resmi dari pemerintah maupun keputusan politik yang telah ditetapkan.
Menanggapi kemungkinan tersebut, Pigai justru menekankan bahwa jabatan Menteri HAM yang saat ini diembannya merupakan kepercayaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Kalau menteri HAM ya Pak Prabowo yang ngasih,”
ucapnya.
Saat ditanya mengenai peluang dirinya diusulkan menjadi Wakil Presiden, Pigai kembali menepis kemungkinan tersebut. Ia menyebut proses pengisian jabatan itu melibatkan lembaga legislatif.
Enggak ada, tidak mungkin, itu kan DPR yang itu (pilih). Enggak ada. Itu DPR yang milih gitu, enggak ada,”
tegasnya.
Pigai kemudian kembali menyinggung latar belakangnya sebagai orang Papua. Menurut dia, keberadaan sejumlah tokoh Papua di jajaran pemerintahan tidak serta-merta membuka peluang bagi orang Papua untuk menduduki posisi pemimpin tertinggi di Indonesia.
Jadi intinya gini, mana ada sih orang Papua bisa jadi pemimpin nomor satu di republik,”
jelasnya.
Pigai mengaku sudah bersyukur dipercaya menjadi Menteri HAM dalam pemerintahan Prabowo. Karena itu, ia tidak ingin terlalu jauh memikirkan kemungkinan menduduki jabatan Wakil Presiden.
Kita cukup jadi menteri aja sudah alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,”
ungkapnya.
Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan Prabowo tiba-tiba menunjuknya sebagai Wakil Presiden, Pigai langsung menepisnya dengan tegas.
Tidak mungkin! Tidak mungkin!,”
tegasnya lagi.
Sementara itu, saat ditanya siapa sosok yang dinilainya cocok menggantikan Gibran, Pigai memilih tidak menyebutkan nama.
Saya enggak tahu, kalau itu pertanyaan tidak boleh,”
pungkasnya.
Adapun mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut.