Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Jokowi Nyaris 3 Periode, Akademisi Akui Peran Megawati Jadi Penghalang Saat Partai Sudah di Bawah Kekuasaan!

Peran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam menggagalkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali disorot.

Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri
Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri. (Gambar dibuat oleh AI)

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J Rachbini, menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki peran penting dalam membendung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

Menurut Didik, sikap Megawati saat itu menjadi salah satu penghalang bagi upaya mengubah konstitusi demi memperpanjang kekuasaan.

Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa. Ini pertarungan ketika konstitusi berhadapan dengan kerakusan kekuasaan, yang merusak,”

kata Didik dalam keterangannya, Rabu, 18 November 2026.

Didik mengingatkan, wacana presiden tiga periode kembali menguat pada 2022. Saat itu, tingginya popularitas Jokowi kerap dijadikan alasan untuk mendorong perpanjangan masa jabatan.

Iklan

Ia menilai gagasan tersebut tidak terlepas dari pernyataan sejumlah menteri yang membuka pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan masa jabatan presiden.

Alasannya karena popularitas tinggi, Jokowi hebat dan rakyat mencintainya. Semua tahu di balik itu, Jokowi secara tidak langsung lewat menteri-menterinya mewacanakan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode,”

ungkap Didik.

Menurut Didik, perubahan konstitusi menjadi salah satu jalur yang memungkinkan gagasan tersebut diwujudkan secara formal.

Ia mengaku merasakan dinamika pembahasan amendemen UUD 1945 ketika menjadi anggota Komite Kajian Ketatanegaraan.

Didik bahkan menilai peluang perubahan konstitusi pada periode 2023–2024 cukup besar. Menurut pengamatannya, kekuatan politik Jokowi saat itu sangat kuat karena sebagian besar partai politik berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahannya.

Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu. Kekuasaan Jokowi sangat kuat ketika itu dan sangat mudah menggangeng partai politik di DPR/MPR untuk mewujudkan wacana 3 periode tersebut,”

jelasnya.

Namun, Didik menilai sikap Megawati dan PDIP menjadi salah satu faktor penting yang menghambat gagasan tersebut.

Penolakan partai berlambang banteng itu terhadap penambahan masa jabatan presiden dinilainya membuat upaya perubahan konstitusi tidak berjalan mulus.

Ia juga menyinggung pernyataan politikus PDIP Adian Napitupulu pada Oktober 2023 mengenai keretakan hubungan Jokowi dan Megawati.

Didik mengaitkan persoalan tersebut dengan penolakan Megawati terhadap wacana tiga periode.

Suara PDIP melalui Adian Napitupulu pada Oktober 2023 menyampaikan bahwa Jokowi retak dan benci Megawati terkait dengan penolakan terhadap rencana mengubah konstitusi masa jabatan presiden 3 periode tersebut,”

bebernya.

Di sisi lain, Puan Maharani pernah membantah Jokowi meminta Megawati mendukung penambahan masa jabatan presiden.

Jokowi juga beberapa kali menyatakan tidak berniat menjadi presiden tiga periode dan menegaskan akan mematuhi konstitusi.

Meski demikian, Didik menilai pernyataan penyangkalan tersebut perlu dibaca dalam konteks dinamika dan kalkulasi politik saat itu.

Ia turut mengingatkan pernyataan Jokowi yang menyebut pengusul wacana tiga periode mungkin ingin mencari muka, menampar muka, atau menjerumuskannya.

Ke depan kita tidak boleh tertipu dengan acting kelas wahid seperti ini. Politik merupakan siasat, yang sering menipu publik. Seperti kasus ini, terhadap wacana tiga periode Jokowi menyebutkan kemungkinan pengusulnya ingin mencari muka, menampar muka, atau menjerumuskannya,”

ucapnya.

Bagi Didik, sikap Megawati menunjukkan komitmen terhadap demokrasi konstitusional. Ia menilai Megawati menempatkan kepentingan konstitusi di atas kepentingan mempertahankan kekuasaan, meskipun sikap tersebut berpotensi memengaruhi hubungan politik PDIP dengan Jokowi.

Didik membandingkan sikap tersebut dengan perjalanan politik Megawati setelah kalah dalam Pemilihan Presiden 2004.

Lanjut dia, Megawati menerima hasil pemilihan dan mengakhiri masa jabatan melalui pergantian pemerintahan yang konstitusional.

Menurut saya tindakan Megawati merupakan sebuah komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan memberikan contoh kepentingan institusional partai, yang sejalan dengan kepentingan nasional,”

tuturnya.

Megawati mengikuti pemilihan presiden langsung tahun 2004, kalah dalam putaran kedua, dan masa jabatannya berakhir melalui pergantian pemerintahan yang konstitusional,”

lanjutnya.

Didik menilai pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari konsolidasi demokrasi Indonesia. Menurutnya, pergantian presiden semestinya ditentukan melalui pilihan rakyat, bukan dengan mengubah aturan untuk mempertahankan kekuasaan.

Ia kemudian membandingkan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintahan Jokowi.

Didik menilai SBY tetap menjaga konstitusi dan institusi demokrasi meskipun pemerintahannya menghadapi banyak kritik. Sebaliknya, ia menilai popularitas Jokowi tidak sejalan dengan kondisi institusi dan demokrasi yang justru mengalami kemunduran.

Pada masa Jokowi sangat banyak pujian dengan popularitas tinggi, tetapi terjadi praktek merusak institusi, konstitusi dan demokrasi. Berlanjut pada pergantian transisi kepemimpinan masa Jokowi penuh intrik dan tipu daya serta sarat pertarungan kekuaaan bukan untuk kepentingan bangsa tetapi untuk memenuhi nafsu kekuasaan dirinya,”

jelasnya lagi.

Didik juga merujuk pada sikap Megawati dalam peringatan HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023. Dalam pidato saat itu, Megawati menegaskan masa jabatan presiden tidak boleh diperpanjang melebihi dua periode.

Pada 5 Agustus 2024, Megawati kembali menyampaikan penolakannya terhadap wacana presiden tiga periode. Ia menegaskan penolakan tersebut berkaitan dengan kepatuhan terhadap konstitusi.

Perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi merusak negara dan bertentangan dengan pembatasan konstitusional yang berlaku,”

ujar Didik merujuk pada sikap Megawati.

Didik menilai sikap tersebut menjadi pelajaran bahwa kekuasaan harus memiliki batas, sekalipun seorang pemimpin mempunyai popularitas dan dukungan politik yang tinggi.

Menurutnya, kepentingan mempertahankan kekuasaan tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar