Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

RUU Perampasan Aset Atur Penyitaan Tanpa Putusan Pidana, Ini Cakupan Kejahatannya

Pemerintah dan DPR menyepakati penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di tingkat pembicaraan tingkat I.

RUU Perampasan Aset Atur Penyitaan Tanpa Putusan Pidana, Ini Cakupan Kejahatannya

Pemerintah dan DPR menyepakati penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di tingkat pembicaraan tingkat I.

Salah satu poin penting dalam beleid ini ialah pengaturan perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku tindak kejahatan.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat dan menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

Iklan

Pada hari yang berbahagia ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat kita selesaikan dalam forum pembicaraan tingkat satu,”

kata Eddy dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu, 18 November 2026.

Dijelaskannya, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana merupakan instrumen penting bagi negara untuk menghadapi perkembangan tindak kejahatan. Menurut dia, korupsi dan kejahatan lainnya dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian nasional.

Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,”

ujarnya.

Dia menilai, kejahatan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum,”

lanjut Eddy.

Cakupan RUU Perampasan Aset juga tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. Pemerintah memasukkan sejumlah tindak pidana lain yang dinilai memiliki dampak serupa terhadap negara dan masyarakat.

Selain terhadap tindak pidana korupsi, upaya tersebut juga harus dilakukan terhadap tindak pidana lain yang mengakibatkan dampak yang serupa,”

kata Eddy.

Cakupan Beleid

Sejumlah tindak pidana yang masuk dalam cakupan beleid tersebut antara lain narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Selain itu, RUU tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dengan demikian, hasil kejahatan yang merugikan masyarakat juga berpotensi menjadi objek perampasan aset.

Namun, Eddy mengingatkan efektivitas aturan tidak cukup hanya ditentukan oleh luasnya cakupan tindak pidana. Mekanisme pelaksanaan perampasan aset juga menjadi faktor penting agar kewenangan tersebut berjalan sesuai prinsip hukum.

Untuk mewujudkan pengaturan perampasan aset yang efektif, selain dengan mengatur cakupan tindak pidana secara limitatif, perampasan aset juga bergantung pada bagaimana mekanisme perampasan aset dilaksanakan,”

ujarnya.

Dia menambahkan, masyarakat menaruh harapan agar seluruh proses perampasan aset berjalan adil dan memberikan kepastian hukum. Proses tersebut meliputi penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset.

Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum,”

kata Eddy.

Mekanisme

Dalam RUU tersebut, mekanisme perampasan aset dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture. Selain itu, RUU mengatur jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas.

Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan nantinya dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden. RUU juga mengatur pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel, termasuk sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Eddy menyatakan pemerintah menyetujui hasil pembahasan dan meminta agar RUU tersebut dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan di paripurna.

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset,”

ujarnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR dan kementerian yang terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.

Kami perkenankan untuk mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini,”

kata Eddy.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal