Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas, Selangkah ke Paripurna

Komisi III DPR RI telah rampung membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I, 18 November 2026
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I, 18 November 2026. (Owrite.id/Rika Pangesti)

Komisi III DPR RI rampung membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kini memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat I setelah pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Cakupan RUU juga diperluas, tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lain.

Iklan

“Atas dasar keputusan pembahasan tingkat Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi maka siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,”

kata Dasco saat membuka rapat.

Dia berujar pembahasan DIM telah dilakukan secara mendalam dan intensif melalui Panitia Kerja. Setelah pembahasan pasal demi pasal rampung, hasilnya diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk dirapikan.

Serap

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Panja telah membahas 397 DIM RUU (60 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM merupakan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru).

Pembahasan DIM merupakan tindak lanjut penugasan Komisi III bersama pemerintah dalam rapat kerja pada 5 November 2026. Habiburokhman berkata pembahasan juga melibatkan berbagai masukan masyarakat dan ahli. Masukan tersebut diperlukan untuk memperkaya substansi regulasi agar mekanisme perampasan aset tidak hanya efektif, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,”

ucap Habiburokhman.

Salah satu substansi yang dibahas adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Tidak hanya korupsi, regulasi ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Habiburokhman mencontohkan investasi dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban. Melalui pengaturan tersebut, DPR mengklaim ingin memastikan aset terkait tindak pidana dapat dikembalikan kepada korban maupun dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, RUU tersebut tetap menegaskan pemberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

DPR juga memasukkan pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Kemudian, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik turut menjadi perhatian. RUU itu juga mengatur pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen, termasuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

“Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan independen,”

kata Habiburokhman saat memaparkan salah satu pokok pembahasan.

Dia menambahkan bahwa pengelolaan aset hasil tindak pidana harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Pengaturan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.