Presiden Prabowo Subianto (tengah) berjalan di ruangan untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas terkait kondisi perang di timur tengah dan kesiapan pemerintah hadapi Idul Fitri 1447 Hijriah. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym)
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mengkritik pola kerja sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai laporan capaian program pemerintah berpotensi hanya dibuat untuk menyenangkan Presiden atau menerapkan pola asal bapak senang (ABS), tanpa mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Jadi jangan dibiarkan menteri-menteri asal bapak senang ini terus terjadi. Sehingga laporan itu tidak seperti yang terjadi di lapangan. Kasihan Pak Presiden. Menteri-menterinya ngecap, capaian hanya di atas kertas, tapi realita di bawah orang tidak merasakan,”
kata Yanuar dalam Rapat Kerja Komisi XIII bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara, Rabu, 18 November 2026.
Menurut Yanuar, kesenjangan antara angka capaian yang dilaporkan pemerintah dan kondisi yang ditemukan di daerah menunjukkan mekanisme pengawasan serta penyampaian informasi program prioritas belum berjalan optimal.
Iklan
Tentu ini jadi atensi oleh semua pihak. Nah saya melihat program besar ini mekanisme kontrol dan penyampaian terhadap capaian itu seringkali menjadi hambatan, terjadi gap antara apa yang tercapai dan informasi yang diterima masyarakat,”
ucapnya.
Karena itu, Yanuar meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Dia berharap Bakom tidak hanya mengandalkan publikasi melalui media besar, tetapi juga turun langsung untuk mengecek manfaat program kepada masyarakat penerima bantuan.
Bukan hanya bermain di atas menggunakan media besar. Tapi juga bisa melakukan upaya sosialisasi direct kepada penerima bantuan, untuk crosscheck, apa betul laporan menteri kepada bapak Presiden,”
jelasnya.
Salah satu program yang menjadi sorotan Yanuar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyinggung data yang menyebut program tersebut telah melibatkan 80.315 usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Namun, menurut dia, masih ada pelaku usaha di daerah yang mengeluhkan produk mereka tidak diterima oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Yanuar juga mengaku menemukan SPPG yang masih mengambil pasokan dari distributor besar di luar daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak sejalan dengan tujuan pelibatan usaha lokal dalam rantai pasok program MBG.
Angka-angka yang muncul terhadap capaian program ini saya terus terang temuan saya ketika saya turun ke dapil, MBG misalnya, itu melibatkan 80.315 usaha lokal pemasok ini kan bagus. Tapi saya juga dapat komplain, pemasok lokal yang tidak diterima SPPG,”
ungkapnya.
Selain persoalan pemasok, Yanuar mengaku menemukan sekolah yang membutuhkan layanan MBG, tetapi belum mendapat pengantaran dari SPPG.
Dia mengatakan telah menyampaikan persoalan itu kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi belum memperoleh respons.
Saya komplain, saya sampaikan ke kepala BGN, tolong dong ini ada masyarakat butuh MBG. Tapi tidak direspons,”
akuinya.
Kritik berikutnya diarahkan kepada program pembangunan tiga juta rumah. Yanuar menilai kementerian terkait belum mampu menerjemahkan arahan Presiden menjadi pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menterinya juga agak ngawur ini, bikin program 3 juta rumah tapi tidak bisa menterjemahkan apa yang diinginkan presiden. Ini perlu dievaluasi,”
tegasnya.
Dia menyebut masih banyak rumah tidak layak huni yang ditemukan di daerah pemilihannya. Menurut Yanuar, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian agar program perumahan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Yanuar juga menyoroti program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menyediakan pemeriksaan tanpa memastikan masyarakat dapat mengakses pengobatan setelah penyakit terdeteksi.
Jangan cuma cek kesehatan yang gratis. Tapi juga ketika dicek dia tidak sehat, malah makin parah karena pembiayaannya dia tidak sanggup untuk menanggung,”