Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Menhan Mau Buat 514 Batalyon di Setiap Kabupaten 1, Klaim Bukan Militerisasi Daerah

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana pemerintah membentuk 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang akan ditempatkan di setiap kabupaten di Indonesia.

Menhan Mau Buat 514 Batalyon di Tiap Kabupaten 1, Sebut Bukan Militerisasi Daerah
Menhan Sjafrie usai menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. / Rika Pangesti

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana pemerintah membentuk 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang akan ditempatkan di setiap kabupaten di Indonesia.

Rencana tersebut diklaim sebagai bagian dari penguatan pertahanan nasional, bukan upaya memperluas dominasi militer di daerah.

Sjafrie menyebut, pemerintah menargetkan satu batalyon berada di setiap kabupaten. Dengan demikian, jumlah satuan yang disiapkan akan mengikuti jumlah kabupaten di Indonesia.

Iklan

Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalyon,”

kata Sjafrie seusai menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Klaim Mandat Konstitusional

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (keempat kiri) berjabat tangan dengan peserta saat Retret PWI tahun 2026 di Pusat Kompetensi Bela Negara, Rumpin, Bogor, Jawa Barat
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (keempat kiri) berjabat tangan dengan peserta saat Retret PWI tahun 2026 di Pusat Kompetensi Bela Negara, Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026). Retret PWI tahun 2026 yang diikuti 162 peserta dari seluruh Indonesia dengan mengambil tema Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi dan Keamanan Nasional tersebut berlangsung selama empat hari mulai 29 Januari hingga 1 Februari. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/nz)

Ia menegaskan, pembentukan batalyon tersebut tidak dimaksudkan untuk membawa kehidupan masyarakat daerah ke dalam pengaruh militer. Menurutnya, kebijakan itu merupakan bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi dan kepentingan nasional.

Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,”

tegasnya.

Sjafrie menjelaskan, rencana tersebut berlandaskan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Prinsip tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem pertahanan hingga ke wilayah daerah.

Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta,”

ujarnya.

Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, Sjafrie mengaku hampir setiap pekan mengunjungi sejumlah daerah. Kunjungan itu dilakukan untuk memantau langsung perkembangan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.

Saya setiap minggu, teman-teman juga ada yang selalu saya ajak, itu berada di daerah untuk melihat bagaimana perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,”

katanya.

Pengawasan Pertahanan Tetap di Komisi I DPR RI

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan pimpinan Komisi I DPR beri keterangan pers.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan pimpinan Komisi I DPR beri keterangan pers. (Foto: Owrite/Rika Pangesti).

Selain membahas rencana pembentukan batalyon, pertemuan dengan pimpinan DPR RI juga menyinggung mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan. Sjafrie menginginkan program-program di sektor pertahanan tetap berada dalam pengawasan Komisi I DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menyelaraskan pemikiran strategis pemerintah dan DPR, khususnya dalam menjalankan kebijakan pertahanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tadi kami melakukan interaksi untuk mensinkronisasikan pemikiran strategis yang berdasarkan aturan dan bagaimana kita mengimplementasikan dengan DPR RI agar supaya mekanisme sistem pertahanan ini berjalan dengan sebaik-baiknya,”

ujar Utut.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.