Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Menhan Sjafrie Temui Dasco di DPR, Ternyata Ini yang Dibahas!

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 November 2026, sekitar pukul 13.50 WIB.

Sjafrie datangi Gedung DPR RI.
Sjafrie datangi Gedung DPR RI. / Rika Pangesti

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Pertemuan tersebut membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,”

kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Kamis, 19 November 2026.

Sjafrie menjelaskan, revisi diperlukan karena sejumlah perkembangan dalam penyelenggaraan pertahanan negara dinilai belum terakomodasi dalam regulasi tersebut.

Iklan

Salah satunya terkait strategi pertahanan Indonesia yang menurutnya belum tertulis secara eksplisit dalam UU Pertahanan.

Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif,”

jelasnya.

Ia menjelaskan, strategi defensif aktif berarti Indonesia tidak memiliki niat maupun kepentingan untuk menyerang negara lain.

Strategi tersebut, kata Sjafrie, berorientasi pada upaya menjaga wilayah teritorial dan melindungi kepentingan nasional.

Sjafrie mengatakan, rencana revisi itu telah disampaikan kepada Dasco dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja untuk membahas dan merumuskan materi perubahan undang-undang.

Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,”

ungkapnya.

Sjafrie berharap formulasi revisi UU Pertahanan dapat diselesaikan pada akhir 2026. Setelah itu, proses revisi ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2027.

Selain membahas revisi UU Pertahanan, Sjafrie juga menyinggung perkembangan pembentukan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.

Pemerintah merencanakan penempatan satu batalion di setiap kabupaten, dengan kebutuhan mencapai 514 batalion.

Saya setiap minggu, teman-teman juga ada yang selalu saya ajak, itu berada di daerah untuk melihat bagaimana perkembangan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan sebagai implementasi dari amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional, yaitu kita menempatkan satu batalion di setiap kabupaten,”

terang Sjafrie.

Ia menegaskan, penempatan batalion tersebut bukan bertujuan untuk memiliterisasi daerah. Sjafrie menyebut kebijakan itu sebagai implementasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 UUD 1945.

Pertemuan Sjafrie dengan Dasco juga memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pembahasan isu politik, termasuk wacana pencalonan wakil presiden yang turut menyebut nama Dasco.

Namun, Sjafrie memastikan isu tersebut tidak dibahas dalam pertemuannya dengan pimpinan DPR itu.

Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,”

tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto membenarkan pertemuan tersebut membahas rencana revisi UU Pertahanan Negara.

Ia menilai pembaruan regulasi diperlukan agar sistem pertahanan Indonesia lebih sigap menghadapi perkembangan zaman.

Poin besarnya adalah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa kekinian. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif,”

kata Utut.

Utut mengatakan pembahasan revisi masih berada pada tahap awal. Kementerian Pertahanan akan menurunkan tim ahli, begitu pula Komisi I DPR, untuk mengkaji konsep dan materi perubahan regulasi tersebut.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar