Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Politik

Sjafrie Bantah Bahas Cawapres dengan Dasco, Tegaskan Tak Berminat Ganti Gibran

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin membantah pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membahas persoalan politik, termasuk isu pencalonan wakil presiden.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membantah membahas isu politik, termasuk pencalonan wakil presiden gantikan Gibran Rakabuming Raka, saat bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Ia menegaskan pertemuan tersebut membahas urusan pertahanan negara, terutama rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu (cawapres), ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,”

kata Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis, 19 November 2026.

Sjafrie menjelaskan, kedatangannya ke DPR bertujuan menemui Dasco dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR RI.

Iklan

Menurutnya, pembicaraan berfokus pada peran dan tugas Kementerian Pertahanan serta koordinasi kelembagaan di bidang pertahanan.

Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,”

jelasnya.

Pilihan EditorRika Pangesti

Menhan Sjafrie Temui Dasco di DPR, Ternyata Ini yang Dibahas!

Selain bertemu Dasco, Sjafrie juga berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengenai rencana penyempurnaan UU Pertahanan Negara.

Ia menilai regulasi yang berlaku sejak 2002 tersebut perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan pertahanan nasional.

Sjafrie membandingkan kondisi itu dengan Undang-Undang TNI yang telah lebih dahulu direvisi.

Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi,”

ucapnya.

Sjafrie mengaku telah menyampaikan usulan revisi UU Pertahanan kepada Dasco dan mendapat respons positif.

Ia menilai sejumlah perkembangan di bidang pertahanan belum terakomodasi dalam regulasi yang berlaku saat ini.

Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002,”

ungkapnya.

Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,”

tambahnya.

Setelah bertemu Dasco, Sjafrie melanjutkan konsultasi dengan Utut untuk membahas tindak lanjut rencana perubahan undang-undang tersebut.

Dalam pembahasan itu, Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR berencana membentuk kelompok kerja (pokja).

Tim tersebut akan merumuskan sekaligus mengkaji materi yang diperlukan dalam penyempurnaan UU Pertahanan Negara.

Sjafrie menargetkan formulasi revisi beleid tersebut rampung pada akhir 2026. Dengan demikian, proses revisi diharapkan dapat dilakukan pada 2027.

Setelah itu saya datang ke Pak Utut sebagai Ketua Komisi I yang tentunya lebih eksplisit. Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,”

pungkasnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Rika Pangesti adalah reporter di OWRITE yang berfokus pada peliputan isu megapolitan dan berita nasional. Berlatar pendidikan Magister Ilmu

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar